Penegakan Hukum/Peraturan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada penegakan peraturan
daerah terkait permasalahan izin usaha minuman beralkohol yang masih marak terjadi di
Kabupaten Sintang. Penelitian ini dilatarbelakangi dikarenakan permasalahan terkait izin
usaha minuman beralkohol sedang marak terjadi dan masih belum bisa teratasi. Tujuan:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan perda tentang
ketertiban umum khususnya terkait izin usaha minuman beralkohol oleh Satuan Polisi
Pamong Praja di Kabupaten Sintang, kemudian mengetahui apa saja hambatan dalam
penertiban dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada. Metode:
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teori yang digunakan oleh
penulis ialah teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil/Temuan:
Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu menunjukan bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja masih belum melakukan tugasnya secara optimal. Hal ini dikarenakan,
kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin usaha dan juga Satuan Polisi
Pamong Praja yang kurang memberi pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan
daerah mengenai ketertiban umum yang membahas lebih lanjut mengenai izin usaha
Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masih
belum melakukan tugasnya secara optimal. Hal ini dikarenakan hambatan yang terjadi
kesadaran masyarakat juga menjadi poin penting yang dimana dibalik keberhasilan suatu
negara harus adanya partisipasi dari semua komponen yang berada di dalamnya. Adapun
upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam
mengatasi permasalahan mengenai izin usaha minuman beralkohol yang menyebabkan
perdagangan minuman beralkohol ilegal adalah dengan mulai melakukan operasi pekat
secara berkala.