Detail Katalog

ID: 30787
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2019-2024 / Muhammad Yusril Dano Hasyim

Edisi: -

Pengarang:
Muhammad Yusril Dano Hasyim ; Gasper Liauw
Penerbit:
IPDN,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
Subjek
Hak Poitik Perempuan
Deskripsi Fisik:
15 hlm : - ; - -
ISBN:
-
Nomor Panggil:
323.345 985 422 MUH k
Control Number:
INLIS000000001194012
BIB ID:
0010-0226001096
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasarkan pada
masalah keterwakilan perempuan dalam pemilihan serta penyebab
keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD tidak mencapai 30
persen. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPRD serta mengetahui apa
saja penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD kota
Tidore kepulauan tidak mencapai kuota 30 persen. Metode: Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan
induktif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan
dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
yang pertama, jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilihan calon
anggota DPRD sudah mencapai 30 persen, kedua keterwakilan
perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota tidore kepulauan provinsi
maluku utara Periode 2019-2024 tidak mencapai kuota 30 persen yang
disebabkan antaralain yaitu belum adanya mekanisme yang mengatur
verifikasi dan uji publik calon DPRD pada tingkat partai politik, belum
efektifnya pola rekrutmen calon anggota DPRD melalui organisasi
perempuan, masih minimnya media massa yang menyajikan informasi
mengenai masalah politik perempuan, rendahnya minat dan keseriusan
perempuan untuk menjadi anggota DPRD dikarenakan kebanyakan
perempuan lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya serta besarnya
biaya politik dan masih adanya budaya politik patriarki, budaya politik
identitas dan kedekatan serta budaya money politics. Kesimpulan: Saran
yang di ajukan dari penelitian ini adalah Perlu adanya regulasi terkait
kewajiban para calon anggota DPRD untuk melaksanakan verifikasi dan
uji publik sebagai bukti kualitas diri sebelum pencalonan terutama pada
level partai politik, Perlunya sosialisasi secara continiu kepada masyarakat
untuk memilih perwakilannya sesuai hati nurani tanpa terpengaruh monay
politics dan Perlunya peningkatan frekuensi media massa untuk
menyajikan informasi tentang permaslahan politik perempuan.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
06018/IPDN/2023 323.345 985 422 MUH k Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001194012 1
005 _ _ 20260211093218 2
035 # # $a 0010-0226001096 3
245 1 # $a KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2019-2024 /$c Muhammad Yusril Dano Hasyim 4
100 _ # $a Muhammad Yusril Dano Hasyim 5
250 # # $a - 6
300 # # $a 15 hlm : $b - ; $c -$e - 7
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15879 8
700 _ # $a Gasper Liauw 9
260 # # $a Sumedang :$b IPDN,$c 2023 10
082 # # $a 323.345 985 422 11
084 # # $a 323.345 985 422 MUH k 12
020 # # $a - 13
650 # 4 $a Hak Poitik Perempuan 14
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasarkan pada masalah keterwakilan perempuan dalam pemilihan serta penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD tidak mencapai 30 persen. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPRD serta mengetahui apa saja penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD kota Tidore kepulauan tidak mencapai kuota 30 persen. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang pertama, jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilihan calon anggota DPRD sudah mencapai 30 persen, kedua keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota tidore kepulauan provinsi maluku utara Periode 2019-2024 tidak mencapai kuota 30 persen yang disebabkan antaralain yaitu belum adanya mekanisme yang mengatur verifikasi dan uji publik calon DPRD pada tingkat partai politik, belum efektifnya pola rekrutmen calon anggota DPRD melalui organisasi perempuan, masih minimnya media massa yang menyajikan informasi mengenai masalah politik perempuan, rendahnya minat dan keseriusan perempuan untuk menjadi anggota DPRD dikarenakan kebanyakan perempuan lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya serta besarnya biaya politik dan masih adanya budaya politik patriarki, budaya politik identitas dan kedekatan serta budaya money politics. Kesimpulan: Saran yang di ajukan dari penelitian ini adalah Perlu adanya regulasi terkait kewajiban para calon anggota DPRD untuk melaksanakan verifikasi dan uji publik sebagai bukti kualitas diri sebelum pencalonan terutama pada level partai politik, Perlunya sosialisasi secara continiu kepada masyarakat untuk memilih perwakilannya sesuai hati nurani tanpa terpengaruh monay politics dan Perlunya peningkatan frekuensi media massa untuk menyajikan informasi tentang permaslahan politik perempuan. 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 11 Feb 2026
Export