Detail Katalog

ID: 30830

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PERAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMEKARAN KECAMATAN KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH / Khairul Ichsan

Edisi: -

Pengarang:
Khairul Ichsan ; Liauw, Gasper

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Otonomi Daerah

Deskripsi Fisik:
9 hlm : Ilus ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
352.140 959 811 42 KHA p

Control Number:
INLIS000000001194055

BIB ID:
0010-0226001139

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan. Pada sistem pemerintahan di Indonesia terdapat Trias politica yaitu : Eksekutif,
Legislatif dan Yudikatif. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran
Penyelenggara Pemerintahan Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dan juga Faktor
penghambat dan pendukung Dalam Pemekaran Kecamatan kandang Makmur. Metode:
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan:
Dari hasil penelitian ini telah terwujud kerjasama antara Pemerintah dan DPR Kota
Lhokseumawe melalui Keputusan DPR kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Persetujuan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe dan dalam pelaksanaan aturan Pemerintah
Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas dan
fungsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan
aspirasi/harapan masyarakat yang di dukung dengan kajian akademik. Kebijakan yang
dilakukam oleh Pemerintah dan DPR kota Lhokseumawe untuk mempermudah pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta harapanya dapat meningkatkan
ekonomi masyarakat. Namun kode wilayah belum terbit dari Kementerian Dalam Negeri sehingga terhambatnya Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur.Maka Pemerintah Kota
Lhokseumawe perlu menyurati Gubernur Aceh melalui Biro Tata pemerintah Setda Aceh agar
koordinasi antara provinsi dan Pusat bisa terlaksana dengan baik.. Kesimpulan: Telah
terwujud kerjasama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK)
Lhokseumawe yaituKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 14
Tahun 2021 Tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06049/IPDN/2023`	`352.140 959 811 42 KHA p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194055	1
005	`_`	`_`	20260211102418	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226001139	3
245	`1`	`#`	$a PERAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMEKARAN KECAMATAN KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH /$c Khairul Ichsan	4
100	`_`	`#`	$a Khairul Ichsan	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 9 hlm : $b Ilus ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15880	8
700	`_`	`#`	$a Liauw, Gasper	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023	10
082	`#`	`#`	$a 352.140 959 811 42	11
084	`#`	`#`	$a 352.140 959 811 42 KHA p	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Otonomi Daerah	14
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pada sistem pemerintahan di Indonesia terdapat Trias politica yaitu : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Penyelenggara Pemerintahan Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dan juga Faktor penghambat dan pendukung Dalam Pemekaran Kecamatan kandang Makmur. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari hasil penelitian ini telah terwujud kerjasama antara Pemerintah dan DPR Kota Lhokseumawe melalui Keputusan DPR kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe dan dalam pelaksanaan aturan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas dan fungsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan aspirasi/harapan masyarakat yang di dukung dengan kajian akademik. Kebijakan yang dilakukam oleh Pemerintah dan DPR kota Lhokseumawe untuk mempermudah pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta harapanya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun kode wilayah belum terbit dari Kementerian Dalam Negeri sehingga terhambatnya Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur.Maka Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menyurati Gubernur Aceh melalui Biro Tata pemerintah Setda Aceh agar koordinasi antara provinsi dan Pusat bisa terlaksana dengan baik.. Kesimpulan: Telah terwujud kerjasama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe yaituKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe.	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 11 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Khairul Ichsan ; Liauw Dari IPDN, Subjek: Otonomi Daerah... Tahun 2023