Pencegahan Bahaya Kebakaran

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang rentan
terjadinya bencana kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Pusat karena tingginya kepadatan
penduduk dan mobilitas masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
pelaksanaan kebijakan SKKL di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Metode: Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam penerapan SKKL telah berjalan dengan baik. Namun, perlu peningkatan disposisi pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai pemadam kebakaran dan memperbaiki struktur organisasi untuk mengurangi tanggung jawab yang tidak jelas. Terdapat beberapa program yang menjadi prioritas dalam memusatkan masyarakat sebagai poros utama keberhasilan program SKKL yakni RedKar atau Relawan Damkar sesuai dengan yuridiksi dan peraturan setempat penting juga untuk mensosialisasikan SKKL kepada masyarakat dan melibatkan mereka sebagai pelaksana dan pengawas terdekat untuk mendeteksi dini kebakaran. Dengan upaya penerapan SKKL ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana kebakaran, terutama di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kesimpulan: Komunikasi yang dijalankan oleh Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat secara hirarki dengan arah bottom-up dan top-down yang secara berjenjanga dan koordinasi yang stabil dengan berbagai pihak terutama dengan masyarakat. Dukungan sumber daya yang baik, baik dari SDM, anggaran, sarana dan prasaran, dan kewenagan dalam menerapkan SKKL di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Karakter yang dimliki oleh stakeholder khususnya eselon II dan eselon III di DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendukung pelaksanaan SKKL tercantum dengan jelas hingga ke birokrasi pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dalam peraturan sudah merangkup juga mengenai SOP pelayanan yang sama dengan penerapan SKKL tetapi fragmentasi tanggung jawab untuk ke masyarakat belum optimal meninjau dari kondisi lingkungan, sosial dan politik yang beragam sehingga perlu penanganan yang beragam.