Detail Katalog

ID: 31056

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT / Samuron Caysar Achmad Aituarauw

Pengarang:
Samuron Caysar Achmad Aituarauw ; Serly Wulandar

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Permasalahan Minuman Keras

Deskripsi Fisik:
14 hlm

Nomor Panggil:
362.292 095 988 331 SAM i

Control Number:
INLIS000000001194280

BIB ID:
0010-0226001364

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Kaimana mendorong pemerintah daerah untuk mengesahkan kebijakan yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Sehingga lahirlah Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
kebijakan pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi pada pemerintah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Adapun teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van
Horn. Hasil: Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini diperoleh bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sudah berjalan optimal. Namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan ke masyarakat, serta kurangnya sumberdaya manusia berupa anggota Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sumberdaya finansial berupa anggaran yang belum mencukupi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana. Kesimpulan: Menghadapi kondisi tersebut, upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melaksanakan patroli rutin untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang berjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06150/IPDN/2023`	`362.292 095 988 331 SAM i`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194280	1
005	`_`	`_`	20260218105106	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226001364	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT /$c Samuron Caysar Achmad Aituarauw	4
100	`_`	`#`	$a Samuron Caysar Achmad Aituarauw	5
300	`#`	`#`	$a 14 hlm	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15889	7
700	`_`	`#`	$a Serly Wulandar	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 362.292 095 988 331	10
084	`#`	`#`	$a 362.292 095 988 331 SAM i	11
650	`#`	`4`	$a Permasalahan Minuman Keras	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Kaimana mendorong pemerintah daerah untuk mengesahkan kebijakan yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Sehingga lahirlah Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi pada pemerintah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Adapun teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil: Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini diperoleh bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sudah berjalan optimal. Namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan ke masyarakat, serta kurangnya sumberdaya manusia berupa anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sumberdaya finansial berupa anggaran yang belum mencukupi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana. Kesimpulan: Menghadapi kondisi tersebut, upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melaksanakan patroli rutin untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang berjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 18 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Samuron Caysar Achmad Aituarauw ; Serly Wulandar Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Permasalahan Minuman... Tahun 2023