Detail Katalog
ID: 31087Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT / IQBAL AZHAR
Pengarang:
IQBAL AZHAR
IQBAL AZHAR
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
2023
Subjek
Keuangan Daerah
Deskripsi Fisik:
12 hlm : illus
12 hlm : illus
Nomor Panggil:
336.013 598 137 IQB a
336.013 598 137 IQB a
Control Number:
INLIS000000001194311
INLIS000000001194311
BIB ID:
0010-0226001395
0010-0226001395
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bentuk implementasi atas pemberlakukan asas
desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengelolaan
keuangan daerah. Otonomi daerah memberikan hal kepada daerah berupa pemberian
anggaran sebagai bentuk perimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini
dimaksudkan untuk membiayai seluruh aktivitas urusan pemerintahan yang di limpahkan
kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan daerah. Padang Pariaman hingga saat
ini masih memerlukan dana perimbangan yang besar terhadap kegiatan belanja daerah, maka
dari itu perlu diukur tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan:
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten
Padang Pariaman serta mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam mengatasinya.
Metode: Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif dengan Metode
Deskriptif melalui kerangka Berfikir Induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021.
Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data yang
dilakukan melalui analisis rasio keuangan melalui teori Mahmudi.Hasil/Temuan: Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
dinilai masih rendah berdasarkan indikator rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian,
rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan sedangkan pada indikator rasio efektivitas sudah cukup
efektif serta rasio ketergantungan daerah yang tinggi. Adapun faktor yang menjadi
penghambat dalam kinerja keuangan adalah kurangnya kompetensi pegawai akibat
banyaknya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linear dan sarana
yang belum memadai. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan
pelatihan kepada pegawai dan meningkatkan sarana penunjang kinerja pegawai.
Kesimpulan:Dari hasil yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah
Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan yang
dalam hal ini memaksimalkan pemungutan pendapatan asli daerah melalui peningkatkan
pemungutan pajak, meningkatkan transparansi dan pelaksanaan fungsi pelayanan,
pembangunan dan pemberdayaan, serta meningkatkan dan memberdayakan sektor BUMNag
melalui pemberian fasilitas dan keahlian.
desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengelolaan
keuangan daerah. Otonomi daerah memberikan hal kepada daerah berupa pemberian
anggaran sebagai bentuk perimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini
dimaksudkan untuk membiayai seluruh aktivitas urusan pemerintahan yang di limpahkan
kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan daerah. Padang Pariaman hingga saat
ini masih memerlukan dana perimbangan yang besar terhadap kegiatan belanja daerah, maka
dari itu perlu diukur tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan:
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten
Padang Pariaman serta mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam mengatasinya.
Metode: Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif dengan Metode
Deskriptif melalui kerangka Berfikir Induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021.
Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data yang
dilakukan melalui analisis rasio keuangan melalui teori Mahmudi.Hasil/Temuan: Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
dinilai masih rendah berdasarkan indikator rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian,
rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan sedangkan pada indikator rasio efektivitas sudah cukup
efektif serta rasio ketergantungan daerah yang tinggi. Adapun faktor yang menjadi
penghambat dalam kinerja keuangan adalah kurangnya kompetensi pegawai akibat
banyaknya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linear dan sarana
yang belum memadai. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan
pelatihan kepada pegawai dan meningkatkan sarana penunjang kinerja pegawai.
Kesimpulan:Dari hasil yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah
Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan yang
dalam hal ini memaksimalkan pemungutan pendapatan asli daerah melalui peningkatkan
pemungutan pajak, meningkatkan transparansi dan pelaksanaan fungsi pelayanan,
pembangunan dan pemberdayaan, serta meningkatkan dan memberdayakan sektor BUMNag
melalui pemberian fasilitas dan keahlian.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
06165/IPDN/2023 |
336.013 598 137 IQB a |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 12 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001194311 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260219121527 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226001395 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT /$c IQBAL AZHAR | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a IQBAL AZHAR | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 12 hlm : $b illus | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15886 | 7 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 | 8 |
| 082 | # |
# |
$a 336.013 598 137 | 9 |
| 084 | # |
# |
$a 336.013 598 137 IQB a | 10 |
| 650 | # |
4 |
$a Keuangan Daerah | 11 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bentuk implementasi atas pemberlakukan asas desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah memberikan hal kepada daerah berupa pemberian anggaran sebagai bentuk perimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk membiayai seluruh aktivitas urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan daerah. Padang Pariaman hingga saat ini masih memerlukan dana perimbangan yang besar terhadap kegiatan belanja daerah, maka dari itu perlu diukur tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman serta mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam mengatasinya. Metode: Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif melalui kerangka Berfikir Induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data yang dilakukan melalui analisis rasio keuangan melalui teori Mahmudi.Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dinilai masih rendah berdasarkan indikator rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan sedangkan pada indikator rasio efektivitas sudah cukup efektif serta rasio ketergantungan daerah yang tinggi. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam kinerja keuangan adalah kurangnya kompetensi pegawai akibat banyaknya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linear dan sarana yang belum memadai. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pegawai dan meningkatkan sarana penunjang kinerja pegawai. Kesimpulan:Dari hasil yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dalam hal ini memaksimalkan pemungutan pendapatan asli daerah melalui peningkatkan pemungutan pajak, meningkatkan transparansi dan pelaksanaan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan, serta meningkatkan dan memberdayakan sektor BUMNag melalui pemberian fasilitas dan keahlian. | 12 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 19 Feb 2026