Kedudukan Kelompok Sosial (Gender)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan mengenai
implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintahan Kabupaten
Tapanuli Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Pengarusutamaan Gender yang dinilai belum sesuai khususnya dalam ruang lingkup fasilitas,
sarana, dan prasarana yang menunjang pekerjaan khususnya bagi perempuan. Mengingat
presentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan cukup dominan di Tapanuli Utara, akan tetapi
tidak diikuti dengan fasilitas yang memadai. Sehingga, hal ini dapat berimplikasi terhadap
ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di pemerintah daerah Kabupaten
Tapanuli Utara. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis sejauh mana
pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten
Tapanuli Utara. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang
menghasilkan data deskriptif dengan pendekatan induktif, Adapun teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Adapun hasil yang diperoleh
dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik, sesuai
dengan yang diharapkan sehingga aparatur sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli
Utara dapat merasakan rasa aman dalam mengekspresikan pekerjaan mereka tanpa dibayangi oleh
rasa ketimpangan gender, hal ini ditinjau dari sektor sumber daya manusia, yakni ketersediaan
formasi sudah tercukupi dan para pegawai aparatur sipil negara yang menaungi bidang
pengarusutamaan gender berasal dari latar belakang pendidikan yang sejalan dengan
pengarusutamaan gender, selain itu pemberian pelatihan dan pengangkatan pengetahuan mengenai
pengarusutamaan gender menjadi nilai tambah bagi sumber daya manusia yang diharapkan mampu
mengimplementasikan kebijakan tersebut di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Akan tetapi sektor sumber daya non-manusia (prasarana, sarana atau anggaran) sudah terlaksana
namun tidak semua indikator berjalan dengan baik, yakni dalam sektor anggaran yang dinilai
masih belum cukup. Hal ini berimplikasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang belum
responsif gender, sehingga menghalang pelaksanaan kebijakan tersebut. Kesimpulan:
Implementasi kebijakan di Kabupaten Tapanuli Utara telah berjalan dengan baik, ditinjau dari
sumber daya manusia yang sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Akan tetapi,
ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum memenuhi standar regulasi
menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini.