Detail Katalog

ID: 31153

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH, KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH / Syafina Isfi Mutasya Putri

Pengarang:
Syafina Isfi Mutasya Putri ; Dadang Supriatna

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Penegakan Perda Bangunan

Deskripsi Fisik:
12 : ilus

Nomor Panggil:
363.230 959 811 12 SYA p

Control Number:
INLIS000000001194377

BIB ID:
0010-0226001461

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): ketersediaan lahan yang terbatas serta harga
tanah di Kota Banda Aceh yang relative tinggi menyebabkan pendatang tidak mampu
mendirikan bangunan sehingga terpaksa mendirikan bangunan tanpa memiliki izin atau
yang dikenal dengan bangunan liar dilokasi yang bukan seharusnya, seperti bantaran
sungai, bahu jalan serta dilingkungan pasar tradisional guna untuk tempat tinggal
ataupun usaha. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan
Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif,
dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan
dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini
yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun hasil yang dicapai belum
maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu 1) terbatasnya
ketersediaan anggaran, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana serta
kurangnya pemeliharaan dan 3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan
Daerah yang berlaku. Kesimpulan: dengan hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melakukan peningkatan anggaran dan juga
pemeliharaan sarana dan prasarana, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar
dan peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah serta dilakukan pendataan dan pelaporan
yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap
bangunan yang ada di Kota Banda Aceh dapat dipantau dengan mudah.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06224/IPDN/2023`	`363.230 959 811 12 SYA p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194377	1
005	`_`	`_`	20260221105709	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226001461	3
245	`1`	`#`	$a PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH, KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH /$c Syafina Isfi Mutasya Putri	4
100	`_`	`#`	$a Syafina Isfi Mutasya Putri	5
300	`#`	`#`	$a 12 : $b ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12840	7
700	`_`	`#`	$a Dadang Supriatna	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 363.230 959 811 12	10
084	`#`	`#`	$a 363.230 959 811 12 SYA p	11
650	`#`	`4`	$a Penegakan Perda Bangunan	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): ketersediaan lahan yang terbatas serta harga tanah di Kota Banda Aceh yang relative tinggi menyebabkan pendatang tidak mampu mendirikan bangunan sehingga terpaksa mendirikan bangunan tanpa memiliki izin atau yang dikenal dengan bangunan liar dilokasi yang bukan seharusnya, seperti bantaran sungai, bahu jalan serta dilingkungan pasar tradisional guna untuk tempat tinggal ataupun usaha. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun hasil yang dicapai belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu 1) terbatasnya ketersediaan anggaran, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana serta kurangnya pemeliharaan dan 3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. Kesimpulan: dengan hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melakukan peningkatan anggaran dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar dan peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah serta dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap bangunan yang ada di Kota Banda Aceh dapat dipantau dengan mudah.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 21 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Syafina Isfi Mutasya Putri ; Dadang Supriatna Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Penegakan Perda Bang... Tahun 2023