Detail Katalog

ID: 31168

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU / Dinna Nabillah Dytiayu

Pengarang:
Dinna Nabillah Dytiayu ; Mulyadi

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Administrasi Keuangan

Deskripsi Fisik:
9 : ilus

Nomor Panggil:
352.409 598 141 11 DIN i

Control Number:
INLIS000000001194392

BIB ID:
0010-0226001476

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan transaksi nontunai sebagaimana tertuang
dalam Instruksi Gubernur Riau belum sepenuhnya dilaksanakan dan masih terdapat kendala yang
muncul. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri agar daerah melaksanakan
transaksi nontunai secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah. Tujuan:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi transaksi non tunai dalam
penertiban administrasi keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Tuah Madani Kota
Pekanbaru,hambatan yang terjadi, dan upaya yang dilakukan pemerintah. Metode: Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil/Temuan:Berdasarkan hasil
penelitian,terdapat standar prosedur yang diimplementasikan dalam penerapan transaksi non tunai di
Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru yaitu melalui sistem CMS (Cash Manajemen System)
Bank Riau Kepri yang biasanya dipergunakan untuk mentransfer gaji PNS. Transaksi non tunai juga
diterapkan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung.Belanja modal contohnya pembelian
komputer, AC, meja kerja, kursi, dan sebagainya. Belanja tidak langsung seperti pembayaran gaji
dan honor. Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan terutama
pada wilayah Kecamatan Tuah Madani karena Kecamatan Tuah Madani merupakan pemekaran
dari kecamatan Tampan, baik dalam pendapatan maupun belanja (pengeluaran). Kesimpulan:
Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan transaksi non tunai yang dilaksanakan di
Kecamatan Tuah Madani dalam menerapkan aplikasi non tunai belum konsisten dan masih harus
ditingkatkan. Pemerintah terus meningkatkan upaya yang harus dilakukan dalam penyempurnaan
sistem transaksi non tunai ini seperti terkait hambatan koneksi internet yang sering kali terganggu,
pihak kecamatan berupaya selalu berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa jaringan internet.
Dengan demikian hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06239/IPDN/2023`	`352.409 598 141 11 DIN i`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194392	1
005	`_`	`_`	20260221033758	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226001476	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU /$c Dinna Nabillah Dytiayu	4
100	`_`	`#`	$a Dinna Nabillah Dytiayu	5
300	`#`	`#`	$a 9 : $b ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6576	7
700	`_`	`#`	$a Mulyadi	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 352.409 598 141 11	10
084	`#`	`#`	$a 352.409 598 141 11 DIN i	11
650	`#`	`4`	$a Administrasi Keuangan	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan transaksi nontunai sebagaimana tertuang dalam Instruksi Gubernur Riau belum sepenuhnya dilaksanakan dan masih terdapat kendala yang muncul. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri agar daerah melaksanakan transaksi nontunai secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi transaksi non tunai dalam penertiban administrasi keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru,hambatan yang terjadi, dan upaya yang dilakukan pemerintah. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil/Temuan:Berdasarkan hasil penelitian,terdapat standar prosedur yang diimplementasikan dalam penerapan transaksi non tunai di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru yaitu melalui sistem CMS (Cash Manajemen System) Bank Riau Kepri yang biasanya dipergunakan untuk mentransfer gaji PNS. Transaksi non tunai juga diterapkan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung.Belanja modal contohnya pembelian komputer, AC, meja kerja, kursi, dan sebagainya. Belanja tidak langsung seperti pembayaran gaji dan honor. Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan terutama pada wilayah Kecamatan Tuah Madani karena Kecamatan Tuah Madani merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, baik dalam pendapatan maupun belanja (pengeluaran). Kesimpulan: Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan transaksi non tunai yang dilaksanakan di Kecamatan Tuah Madani dalam menerapkan aplikasi non tunai belum konsisten dan masih harus ditingkatkan. Pemerintah terus meningkatkan upaya yang harus dilakukan dalam penyempurnaan sistem transaksi non tunai ini seperti terkait hambatan koneksi internet yang sering kali terganggu, pihak kecamatan berupaya selalu berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa jaringan internet. Dengan demikian hambatan tersebut dapat diminimalisir.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 21 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Dinna Nabillah Dytiayu ; Mulyadi Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Administrasi Keuanga... Tahun 2023