Detail Katalog
ID: 31186Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH / Rifky Febriawan
Pengarang:
Rifky Febriawan
Rifky Febriawan
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
2023
Subjek
Penegakan Hukum
Deskripsi Fisik:
9
9
Nomor Panggil:
363.230 959 826 23 RIF p
363.230 959 826 23 RIF p
Control Number:
INLIS000000001194410
INLIS000000001194410
BIB ID:
0010-0226001494
0010-0226001494
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yang terus terjadi
terkait adanya pelanggaran minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga, dimana disamping itu
sudah dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman
beralkohol. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Penegakan Peraturan
Daerah dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purbalingga. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta
dengan metode deskriptif terhadap teori penegakan menurut Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan
data dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masyarakat masih banyak
yang belum mengetahui dan memahami adanya peraturan daerah ini. Selain itu juga masih terdapat
masyarakat yang masih tetap menjual minuman beralkohol disamping penjual tersebut sudah pernah
terjaring operasi miras. Kesimpulan: Penegakan peraturan daerah dalam pengendalian dan
pengawasan minuman beralkohol masih belum berjalan maksimal karena masih ditemukan banyak
faktor-faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal organisasi Satpol PP. Satpol PP juga
sebagai pemeran utama dalam penegakan perda tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan
proses penegakan perda, disarankan Satpol PP untuk meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, serta anggaran. Selain itu juga perlu untuk mengadakan sosialisasi kembali kepada seluruh
masyarakat Kabupaten Purbalingga.
terkait adanya pelanggaran minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga, dimana disamping itu
sudah dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman
beralkohol. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Penegakan Peraturan
Daerah dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purbalingga. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta
dengan metode deskriptif terhadap teori penegakan menurut Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan
data dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masyarakat masih banyak
yang belum mengetahui dan memahami adanya peraturan daerah ini. Selain itu juga masih terdapat
masyarakat yang masih tetap menjual minuman beralkohol disamping penjual tersebut sudah pernah
terjaring operasi miras. Kesimpulan: Penegakan peraturan daerah dalam pengendalian dan
pengawasan minuman beralkohol masih belum berjalan maksimal karena masih ditemukan banyak
faktor-faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal organisasi Satpol PP. Satpol PP juga
sebagai pemeran utama dalam penegakan perda tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan
proses penegakan perda, disarankan Satpol PP untuk meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, serta anggaran. Selain itu juga perlu untuk mengadakan sosialisasi kembali kepada seluruh
masyarakat Kabupaten Purbalingga.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
06257/IPDN/2023 |
363.230 959 826 23 RIF p |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 12 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001194410 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260221103844 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226001494 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH /$c Rifky Febriawan | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Rifky Febriawan | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 9 | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14582 | 7 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 | 8 |
| 082 | # |
# |
$a 363.230 959 826 23 | 9 |
| 084 | # |
# |
$a 363.230 959 826 23 RIF p | 10 |
| 650 | # |
4 |
$a Penegakan Hukum | 11 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yang terus terjadi terkait adanya pelanggaran minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga, dimana disamping itu sudah dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Penegakan Peraturan Daerah dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta dengan metode deskriptif terhadap teori penegakan menurut Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami adanya peraturan daerah ini. Selain itu juga masih terdapat masyarakat yang masih tetap menjual minuman beralkohol disamping penjual tersebut sudah pernah terjaring operasi miras. Kesimpulan: Penegakan peraturan daerah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol masih belum berjalan maksimal karena masih ditemukan banyak faktor-faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal organisasi Satpol PP. Satpol PP juga sebagai pemeran utama dalam penegakan perda tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan proses penegakan perda, disarankan Satpol PP untuk meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Selain itu juga perlu untuk mengadakan sosialisasi kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. | 12 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 21 Feb 2026