Detail Katalog
ID: 31225Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD) DALAM URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DI INSPEKTORAT KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA / Pohan, Daffa Hanif
Pengarang:
Pohan, Daffa Hanif ; Ali Hanafiah Muhi
Pohan, Daffa Hanif ; Ali Hanafiah Muhi
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
2023
Subjek
Pengawasan Manajemen Personalia
Deskripsi Fisik:
9 hlm : illus
9 hlm : illus
Nomor Panggil:
658.302 095 981 212 POH k
658.302 095 981 212 POH k
Control Number:
INLIS000000001194449
INLIS000000001194449
BIB ID:
0010-0226001533
0010-0226001533
Catatan
Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah agar berjalansesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi pada
praktiknya, Pengawasan yang dikatakan belum sepenuhnya terwujud. Tujuan: Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Pengawas penyelenggaran urusan
pemerintah daerah dan upaya apa saja yang dilakukan dalam proses pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang diteliti dinilai samar-samar,
berada pada situasi sosial yang dinamis dan kompleksseperti dalam fokus penelitian yang
peneliti angkat. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kinerja yang
dilakukan oleh PPUPD dalam penyelenggaran urusan pemerintah wajib belum cukup baik
dikarenakan hambatan lambat nya respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Upaya
yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan membuat surat teguran dan
peringatan dari bupati Deli Serdang. Kesimpulan: Kinerja jabatan fungsional pengawas
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan wajib di Inspektorat
Kabupaten Deli Serdang Utara masih tergolong belum cukup baik dipandang dari dimensi
produktivitas, kualitas layanan, resposivitas, resposibilitas dan akuntabilitas. Hal ini
dikarenakan masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaikin dalam kinerja jabatan fungsional
pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan wajib di
Kabupaten Deli Serdang.
daerah agar berjalansesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi pada
praktiknya, Pengawasan yang dikatakan belum sepenuhnya terwujud. Tujuan: Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Pengawas penyelenggaran urusan
pemerintah daerah dan upaya apa saja yang dilakukan dalam proses pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang diteliti dinilai samar-samar,
berada pada situasi sosial yang dinamis dan kompleksseperti dalam fokus penelitian yang
peneliti angkat. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kinerja yang
dilakukan oleh PPUPD dalam penyelenggaran urusan pemerintah wajib belum cukup baik
dikarenakan hambatan lambat nya respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Upaya
yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan membuat surat teguran dan
peringatan dari bupati Deli Serdang. Kesimpulan: Kinerja jabatan fungsional pengawas
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan wajib di Inspektorat
Kabupaten Deli Serdang Utara masih tergolong belum cukup baik dipandang dari dimensi
produktivitas, kualitas layanan, resposivitas, resposibilitas dan akuntabilitas. Hal ini
dikarenakan masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaikin dalam kinerja jabatan fungsional
pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan wajib di
Kabupaten Deli Serdang.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
06296/IPDN/2023 |
658.302 095 981 212 POH k |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001194449 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260222122845 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226001533 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD) DALAM URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DI INSPEKTORAT KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA /$c Pohan, Daffa Hanif | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Pohan, Daffa Hanif | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 9 hlm : $b illus | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16113 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Ali Hanafiah Muhi | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 658.302 095 981 212 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 658.302 095 981 212 POH k | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Pengawasan Manajemen Personalia | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalansesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi pada praktiknya, Pengawasan yang dikatakan belum sepenuhnya terwujud. Tujuan: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Pengawas penyelenggaran urusan pemerintah daerah dan upaya apa saja yang dilakukan dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang diteliti dinilai samar-samar, berada pada situasi sosial yang dinamis dan kompleksseperti dalam fokus penelitian yang peneliti angkat. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kinerja yang dilakukan oleh PPUPD dalam penyelenggaran urusan pemerintah wajib belum cukup baik dikarenakan hambatan lambat nya respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Upaya yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan membuat surat teguran dan peringatan dari bupati Deli Serdang. Kesimpulan: Kinerja jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan wajib di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Utara masih tergolong belum cukup baik dipandang dari dimensi produktivitas, kualitas layanan, resposivitas, resposibilitas dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaikin dalam kinerja jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Deli Serdang. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 21 Feb 2026