Detail Katalog
ID: 31281Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN / Naila Citra
Pengarang:
Naila Citra ; Jatnika Dwi Asri
Naila Citra ; Jatnika Dwi Asri
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
2023
Subjek
Kebijakan Pemerintah dalam Administrasi
Deskripsi Fisik:
9
9
Nomor Panggil:
352.340 959 836 33 NAI i
352.340 959 836 33 NAI i
Control Number:
INLIS000000001194505
INLIS000000001194505
BIB ID:
0010-0226001589
0010-0226001589
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait penerapan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang baru
dijalankan pada tahun 2022. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
implementasi SIPD, mengetahui faktor penghambat implementasi SIPD, dan mengetahui upaya
untuk mencegah hambatan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan pendekatan induktif dengan perspektif teori implementasi menurut Edward III.
Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan
pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan.
Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu SIPD masih dijalankan
secara uji coba dan bertahap dalam membantu penginputan data keuangan daerah yang kemudian
output dari SIPD ialah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
daerah. Kesimpulan: Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Hambatan
yang ditemukan diantaranya kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, belum adanya
SOP terkait SIPD dari BPKAD, menu SIPD belum maksimal, dan keterlambatan perbaikan dari
pusat. Perlunya upaya dari pemerintah daerah bisa melakukan pelatihan SIPD bagi pegawai dan
menambah pegawai di BPKAD, menggunakan SOP pusat terkait SIPD, menggunakan aplikasi
pendamping, dan melakukan koordinasi langsung dengan pusat.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang baru
dijalankan pada tahun 2022. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
implementasi SIPD, mengetahui faktor penghambat implementasi SIPD, dan mengetahui upaya
untuk mencegah hambatan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan pendekatan induktif dengan perspektif teori implementasi menurut Edward III.
Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan
pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan.
Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu SIPD masih dijalankan
secara uji coba dan bertahap dalam membantu penginputan data keuangan daerah yang kemudian
output dari SIPD ialah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
daerah. Kesimpulan: Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Hambatan
yang ditemukan diantaranya kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, belum adanya
SOP terkait SIPD dari BPKAD, menu SIPD belum maksimal, dan keterlambatan perbaikan dari
pusat. Perlunya upaya dari pemerintah daerah bisa melakukan pelatihan SIPD bagi pegawai dan
menambah pegawai di BPKAD, menggunakan SOP pusat terkait SIPD, menggunakan aplikasi
pendamping, dan melakukan koordinasi langsung dengan pusat.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
06349/IPDN/2023 |
352.340 959 836 33 NAI i |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001194505 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260222105248 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226001589 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN /$c Naila Citra | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Naila Citra | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 9 | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12523 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Jatnika Dwi Asri | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 352.340 959 836 33 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 352.340 959 836 33 NAI i | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Kebijakan Pemerintah dalam Administrasi | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang baru dijalankan pada tahun 2022. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD, mengetahui faktor penghambat implementasi SIPD, dan mengetahui upaya untuk mencegah hambatan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan perspektif teori implementasi menurut Edward III. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu SIPD masih dijalankan secara uji coba dan bertahap dalam membantu penginputan data keuangan daerah yang kemudian output dari SIPD ialah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan: Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Hambatan yang ditemukan diantaranya kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, belum adanya SOP terkait SIPD dari BPKAD, menu SIPD belum maksimal, dan keterlambatan perbaikan dari pusat. Perlunya upaya dari pemerintah daerah bisa melakukan pelatihan SIPD bagi pegawai dan menambah pegawai di BPKAD, menggunakan SOP pusat terkait SIPD, menggunakan aplikasi pendamping, dan melakukan koordinasi langsung dengan pusat. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 22 Feb 2026