Detail Katalog

ID: 31387

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENEGAKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TERHADAP PEMILIK TERNAK YANG BERKELIARAN DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT / Muhammad Fachrun Darmawan R

Pengarang:
Muhammad Fachrun Darmawan R ; Mu’tamirudin

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Penegakan Peraturan Daerah

Deskripsi Fisik:
12

Nomor Panggil:
351.725 984 612 MUH p

Control Number:
INLIS000000001194611

BIB ID:
0010-0326000058

Catatan

Permasalahan/LatarBelakang(GAP): Permasalan mengenai hewan ternak (sapi) yang berkeliaran bebas tanpa diawasi pemiliknya sudah sejak lama terjadi di Kecamatan Mamuju. Dampak dari masalah ini yaitu gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat contohnya perumahan dan jalan raya. Salah satu strategi mengatasi permasalahan tersebut adalah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Penegakan Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipan, observasi langsung, wawancara, dokumentasi, arsip dokumen, dan perangkat fisik. Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberrman yaitu pengumpulan data, reduksi dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hasil/Temuan: Penegakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang g Penertiban Hewan Ternak dilakukan melalui penertiban dan penangkapan ternak sapi yang berkeliaran, pemberian sanksi kepada pemilik sapi yang berkeliaran, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERKADA. Faktor penghambat dalam penerapan PERKADA adalah peralatan yang kurang memadai, skill dan keterampilan SDM yang tidak sesuai, dan Kurangnya sosialisasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan mengajukan pengadaan sarana dan fasilitas penunjang penertiban, peningkatan skill dan keterampilan SDM, dan peningkatan sosialisasi. Kesimpulan: Penegakan PERKADA belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang menghambat dalam penerapannya. Kondisi tersebut menjadikan perlunya perbaikan terhadap faktor yang menghambat untuk memaksimalkan pelaksanaan PERKADA.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06411/IPDN/2023`	`351.725 984 612 MUH p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194611	1
005	`_`	`_`	20260302113030	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0326000058	3
245	`1`	`#`	$a PENEGAKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TERHADAP PEMILIK TERNAK YANG BERKELIARAN DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT /$c Muhammad Fachrun Darmawan R	4
100	`_`	`#`	$a Muhammad Fachrun Darmawan R	5
300	`#`	`#`	$a 12	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14338	7
700	`_`	`#`	$a Mu’tamirudin	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 351.725 984 612	10
084	`#`	`#`	$a 351.725 984 612 MUH p	11
650	`#`	`4`	$a Penegakan Peraturan Daerah	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/LatarBelakang(GAP): Permasalan mengenai hewan ternak (sapi) yang berkeliaran bebas tanpa diawasi pemiliknya sudah sejak lama terjadi di Kecamatan Mamuju. Dampak dari masalah ini yaitu gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat contohnya perumahan dan jalan raya. Salah satu strategi mengatasi permasalahan tersebut adalah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Penegakan Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipan, observasi langsung, wawancara, dokumentasi, arsip dokumen, dan perangkat fisik. Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberrman yaitu pengumpulan data, reduksi dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hasil/Temuan: Penegakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang g Penertiban Hewan Ternak dilakukan melalui penertiban dan penangkapan ternak sapi yang berkeliaran, pemberian sanksi kepada pemilik sapi yang berkeliaran, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERKADA. Faktor penghambat dalam penerapan PERKADA adalah peralatan yang kurang memadai, skill dan keterampilan SDM yang tidak sesuai, dan Kurangnya sosialisasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan mengajukan pengadaan sarana dan fasilitas penunjang penertiban, peningkatan skill dan keterampilan SDM, dan peningkatan sosialisasi. Kesimpulan: Penegakan PERKADA belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang menghambat dalam penerapannya. Kondisi tersebut menjadikan perlunya perbaikan terhadap faktor yang menghambat untuk memaksimalkan pelaksanaan PERKADA.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 02 Mar 2026

Pencarian Terkait

Karya Muhammad Fachrun Darmawan R ; Mu’tamirudin Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Penegakan Peraturan ... Tahun 2023