Detail Katalog

ID: 31499

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

KINERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI LAMPUNG / Putri Shafa Nuraribah Rusli

Pengarang:
Putri Shafa Nuraribah Rusli ; Eem Nurnawati

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Keterbukaan informasi publik

Deskripsi Fisik:
12 : Ilus

Nomor Panggil:
353.459 818 PUT k

Control Number:
INLIS000000001194723

BIB ID:
0010-0326000170

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang bertolak ukur pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja yang telah dilakukan oleh PPID dalam keterbukaan pelayanan informasi publik di Provinsi Lampung. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi yang bersifat penjabaran, fakta-fakta yang telah diteliti dan gambaran secara rinci apa yang telah di telaah. Serta melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dalam Teknik pengumpulan data tidak hanya itu peneliti menggunakan Teori Agus Dwiyanto yang memiliki Dimensi Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas serta Akuntabilitas. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Kinerja PPID Provinsi Lampung sudah optimal dan juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang telah memberikan Piagam Anugerah dengan kategori Keterbukaan Informasi Badan Publik 2022 menetapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Badan Publik yang Informatif dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai Badan Publik yang peduli atas keterbukaan informasi publik. Kesimpulan: Walaupun terdapat kendala dimana kurangnya koordinasi dan kerja sama antar operator dari beberapa OPD itu semua akan menjadi bahan untuk dievaluasikan kembali. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mengupayakan untuk terus melakukan rapat secara rutin untuk menyambung komunikasi menjadi lebih baik lagi kedepannya, meningkatkan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi dan mensosialisasikan program Pemerintahan berbasis elektornik kepada seluruh operator yang bertanggunga jawab dari masing-masing OPD, bahkan mensosialisasikan juga kepada masyarakat dalam menggunakan dan mengedukasi apa saja fungsi kegunaan dari berbagai website Pemerintahan.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06472/IPDN/2023`	`353.459 818 PUT k`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 14 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194723	1
005	`_`	`_`	20260316093303	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0326000170	3
245	`1`	`#`	$a KINERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI LAMPUNG /$c Putri Shafa Nuraribah Rusli	4
100	`_`	`#`	$a Putri Shafa Nuraribah Rusli	5
300	`#`	`#`	$a 12 : $b Ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12172	7
700	`_`	`#`	$a Eem Nurnawati	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 353.459 818	10
084	`#`	`#`	$a 353.459 818 PUT k	11
650	`#`	`4`	$a Keterbukaan informasi publik	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang bertolak ukur pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja yang telah dilakukan oleh PPID dalam keterbukaan pelayanan informasi publik di Provinsi Lampung. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi yang bersifat penjabaran, fakta-fakta yang telah diteliti dan gambaran secara rinci apa yang telah di telaah. Serta melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dalam Teknik pengumpulan data tidak hanya itu peneliti menggunakan Teori Agus Dwiyanto yang memiliki Dimensi Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas serta Akuntabilitas. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Kinerja PPID Provinsi Lampung sudah optimal dan juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang telah memberikan Piagam Anugerah dengan kategori Keterbukaan Informasi Badan Publik 2022 menetapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Badan Publik yang Informatif dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai Badan Publik yang peduli atas keterbukaan informasi publik. Kesimpulan: Walaupun terdapat kendala dimana kurangnya koordinasi dan kerja sama antar operator dari beberapa OPD itu semua akan menjadi bahan untuk dievaluasikan kembali. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mengupayakan untuk terus melakukan rapat secara rutin untuk menyambung komunikasi menjadi lebih baik lagi kedepannya, meningkatkan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi dan mensosialisasikan program Pemerintahan berbasis elektornik kepada seluruh operator yang bertanggunga jawab dari masing-masing OPD, bahkan mensosialisasikan juga kepada masyarakat dalam menggunakan dan mengedukasi apa saja fungsi kegunaan dari berbagai website Pemerintahan.	13
990	`#`	`#`	$a 06472/IPDN/2023	1

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 16 Mar 2026

Pencarian Terkait

Karya Putri Shafa Nuraribah Rusli ; Eem Nurnawati Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Keterbukaan informas... Tahun 2023