Administrasi Publik

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bagian dari
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peran sangat penting dalam birokrasi pemerintahan
yang bertugas untuk melayani kepentingan publik, menyelenggarakan tugas dan urusan
pemerintahan serta pembangunan nasional. Oleh sebab itu perlu dilakukan sebuah skema dalam
manajemen PNS yang baik untuk memberikan jaminan pada keefektifan dan efisiensi
penyelenggaraan roda pemerintahan. PNS dituntut untuk mempunyai kualitas yang baik guna
mampu melaksanakan tugas dengan profesional, beretos kerja tinggi, disiplin yang baik, jauh
dari praktik Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tujuan: Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data telah
dibahas guna memperoleh hasil yang mampu memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, menguraikan faktor apa saja yang menjadi penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode: Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menghasilkan bahwa Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama telah terlaksana cukup baik, namun terdapat beberapa hambatan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan Edward III dengan beberapa aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kesimpulan: Hambatan yang dialami adalah faktor sumber daya manusia yaitu minimnya peserta seleksi yang mendaftar. Kemudian sumber daya fasilitas, belum adanya tempat dan alat pelaksanaan tes uji kompetensi peserta seleksi. Upaya yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Karangasem dalam mengatasi hambatan terhadap minimnya jumlah peserta yang mendaftar yaitu dengan menigkatkan sosialisasi tentang informasi pentingnya pengembangan karier bagi PNS khususnya calon peserta seleksi terbuka. Lalu menggunakan gedung dan alat dari BKPSDM Provinsi Bali dalam pelaksanaan seleksi tahap uji kompetensi.