Detail Katalog

ID: 31773

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI BANDUNG COMMAND CENTER DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT / MOHAMAD ICHSAN WIJAYANTO

Pengarang:
MOHAMAD ICHSAN WIJAYANTO

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Pemerintahan Daerah

Deskripsi Fisik:
21 : ilus

Nomor Panggil:
352.150 959 824 32 MOH s

Control Number:
INLIS000000001194997

BIB ID:
0010-0426000142

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pelayanan publik di Kota Bandung memiliki banyak masalah yang beragam, diantaranya adalah Kota Bandung sebagai penerima aduan laporan layanan publik terbanyak di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dari Ombudsman pada tahun 2019, Lalu tidak hadirnya nama Kota Bandung sebagai daftar Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang dilansir oleh Kemenpan RB pada tahun 2021, terdapat juga dugaan penemuan praktik maladministrasi dan pungutan liar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lingkup pemerintah Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan ini seharusnya dapat diatasi dengan hadirnya sistem pelayanan berbasis elektronik dalam wujud Bandung Command Center. Metode : Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis data yang didapatkan dengan Teknik tringulasi data. Proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dilakukan reduksi data dan penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teori/Tujuan : Penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT dan teori kualitas pelayanan public dari Hardiyansyah (2011).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang mampu meningkatkan kualitas layanan public di Kota Bandung dengan kehadiran Bandung Command Center. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif, sedangkan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan : Hasil penelitian ini menghasilkan tujuh isu strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan public di Kota Bandung, yaitu mengembangkan tiga layanan publik LAPOR!, NTPD112, dan Pelindung supaya lebih menarik dan mudah dipergunakan, memperkuat kerjasama dan komitmen dari semua stakeholder yang terlibat, mengeluarkan kebijakan atau aturan mengenai penggunaan aplikasi dan layanan satu pintu, mengintensifkan sosialisasi layanan BCC tidak hanya dari media sosial, mengeluarkan peraturan/regulasi yang memperjelas status dari BCC, meningkatkan Kerjasama antar instansi atau lembaga pemerintah, mempertegas komitmen pemerintah.Kesimpulan : Pemerintah Kota Bandung sudah bertransformasi kedalam pelayanan public berbasis digital namun belum efektif terpusat di Bandung Command Center, sehingga hal itu perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan seluruh sektor instansi pemerintahan.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06712/IPDN/2023`	`352.150 959 824 32 MOH s`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 12 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194997	1
005	`_`	`_`	20260407012458	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0426000142	3
245	`1`	`#`	$a STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI BANDUNG COMMAND CENTER DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT /$c MOHAMAD ICHSAN WIJAYANTO	4
100	`_`	`#`	$a MOHAMAD ICHSAN WIJAYANTO	5
300	`#`	`#`	$a 21 : $b ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15169	7
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	8
082	`#`	`#`	$a 352.150 959 824 32	9
084	`#`	`#`	$a 352.150 959 824 32 MOH s	10
650	`#`	`4`	$a Pemerintahan Daerah	11
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pelayanan publik di Kota Bandung memiliki banyak masalah yang beragam, diantaranya adalah Kota Bandung sebagai penerima aduan laporan layanan publik terbanyak di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dari Ombudsman pada tahun 2019, Lalu tidak hadirnya nama Kota Bandung sebagai daftar Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang dilansir oleh Kemenpan RB pada tahun 2021, terdapat juga dugaan penemuan praktik maladministrasi dan pungutan liar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lingkup pemerintah Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan ini seharusnya dapat diatasi dengan hadirnya sistem pelayanan berbasis elektronik dalam wujud Bandung Command Center. Metode : Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis data yang didapatkan dengan Teknik tringulasi data. Proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dilakukan reduksi data dan penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teori/Tujuan : Penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT dan teori kualitas pelayanan public dari Hardiyansyah (2011).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang mampu meningkatkan kualitas layanan public di Kota Bandung dengan kehadiran Bandung Command Center. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif, sedangkan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan : Hasil penelitian ini menghasilkan tujuh isu strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan public di Kota Bandung, yaitu mengembangkan tiga layanan publik LAPOR!, NTPD112, dan Pelindung supaya lebih menarik dan mudah dipergunakan, memperkuat kerjasama dan komitmen dari semua stakeholder yang terlibat, mengeluarkan kebijakan atau aturan mengenai penggunaan aplikasi dan layanan satu pintu, mengintensifkan sosialisasi layanan BCC tidak hanya dari media sosial, mengeluarkan peraturan/regulasi yang memperjelas status dari BCC, meningkatkan Kerjasama antar instansi atau lembaga pemerintah, mempertegas komitmen pemerintah.Kesimpulan : Pemerintah Kota Bandung sudah bertransformasi kedalam pelayanan public berbasis digital namun belum efektif terpusat di Bandung Command Center, sehingga hal itu perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan seluruh sektor instansi pemerintahan.	12

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 07 Apr 2026

Pencarian Terkait

Karya MOHAMAD ICHSAN WIJAYANTO Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Pemerintahan Daerah... Tahun 2023