Detail Katalog

ID: 31929

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN JAYAPURA / Edmond Dirk Rumbewas

Pengarang:
Edmond Dirk Rumbewas ; Priyo Teguh

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

ketertiban umum

Deskripsi Fisik:
6

Nomor Panggil:
352.385 988 1 EDM p

Control Number:
INLIS000000001195148

BIB ID:
0010-0426000293

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam pelaksanaan asas desentralisasi terutama untuk daerah otonomi khusus diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga pemerintahan secara mandiri. Begitu juga untuk kebijakan mengenai minuman keras di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua meninjau konsumsi minuman keras sebagai kebiasaan oleh sebagian penduduk di Kabupaten Jayapura yang merupakan pengaruh dari bangsa Eropa yang pernah menjajah daerah Papua. Hal ini sangat dikhawatirkan dapat merusak generasi muda di Kabupaten Jayapura yang tidak lagi memegang nilai-nilai luhur adat istiadat Kabupaten Jayapura. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran Satpol PP dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Metode: Dengan pendekatan induktif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan peneliti sebagai instrument penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh dengan adanya penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura belum efisien ditinjau dari peran Satpol PP, sehingga perlu diupayakan koordinasi dalam menjalin sinergi bersama POLRI dalam penegakan perda tersebut. Terutama pada hari rawan mendekati acara keagamaaan yang sering ditemukan oknum-oknum toko yang masih menjual minuman alkohol tanpa izin pemerintah. Kesimpulan: Peran Satpol PP di Kabupaten Jayapura sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang mendasari Satpol PP tetapi terdapat beberapa indikator yang menghambat Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura, perlu ditingkatkan dari koordinasi serta kompetensi sehingga Satpol PP juga menunjukkan peran model yang baik bagi masyarakat untuk lebih mudah mengawasi masyarakat Kabupaten Jayapura terkait tindakan ilegal pngedaran minuman beralkohol.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06849/IPDN/2023`	`352.385 988 1 EDM p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001195148	1
005	`_`	`_`	20260410093222	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0426000293	3
245	`1`	`#`	$a PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN JAYAPURA /$c Edmond Dirk Rumbewas	4
100	`_`	`#`	$a Edmond Dirk Rumbewas	5
300	`#`	`#`	$a 6	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14182	7
700	`_`	`#`	$a Priyo Teguh	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 352.385 988 1	10
084	`#`	`#`	$a 352.385 988 1 EDM p	11
650	`#`	`4`	$a ketertiban umum	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam pelaksanaan asas desentralisasi terutama untuk daerah otonomi khusus diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga pemerintahan secara mandiri. Begitu juga untuk kebijakan mengenai minuman keras di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua meninjau konsumsi minuman keras sebagai kebiasaan oleh sebagian penduduk di Kabupaten Jayapura yang merupakan pengaruh dari bangsa Eropa yang pernah menjajah daerah Papua. Hal ini sangat dikhawatirkan dapat merusak generasi muda di Kabupaten Jayapura yang tidak lagi memegang nilai-nilai luhur adat istiadat Kabupaten Jayapura. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran Satpol PP dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Metode: Dengan pendekatan induktif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan peneliti sebagai instrument penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh dengan adanya penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura belum efisien ditinjau dari peran Satpol PP, sehingga perlu diupayakan koordinasi dalam menjalin sinergi bersama POLRI dalam penegakan perda tersebut. Terutama pada hari rawan mendekati acara keagamaaan yang sering ditemukan oknum-oknum toko yang masih menjual minuman alkohol tanpa izin pemerintah. Kesimpulan: Peran Satpol PP di Kabupaten Jayapura sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang mendasari Satpol PP tetapi terdapat beberapa indikator yang menghambat Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura, perlu ditingkatkan dari koordinasi serta kompetensi sehingga Satpol PP juga menunjukkan peran model yang baik bagi masyarakat untuk lebih mudah mengawasi masyarakat Kabupaten Jayapura terkait tindakan ilegal pngedaran minuman beralkohol.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 10 Apr 2026

Pencarian Terkait

Karya Edmond Dirk Rumbewas ; Priyo Teguh Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: ketertiban umum... Tahun 2023