Detail Katalog

ID: 32291
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR / Graciela Mutiara Johanes

Pengarang:
Graciela Mutiara Johanes ; Muhammad Suhardi
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
Subjek
Penanggulangan Bencana Alam
Deskripsi Fisik:
7
Nomor Panggil:
363.349 559 868 73 GRA k
Control Number:
INLIS000000001195510
BIB ID:
0010-0426000655
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang pemberian bantuan terhadap korban banana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur serta apa upaya kolaborasi yang dilakukan pemerintahan dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah dalam kolaborasi yang dilakukan antara satuan polisi pamong praja dan dinas sosial sudah terlaksana namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kesimpulan: proses kolaborasi yang dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan tentunya masyarakat Kabupaten Belu dalam hal ini perangkat desa dan organisasi karang taruna desa/kelurahan sudah terlaksana meskipun belum maksimal dan belum ada aturan yang jelas yang melandasi proses kolaborasi tersebut. Faktor yang menjadi penghambat kolaborasi pemerintahan adalah kurangnya jumlah ASN dan belum adanya aturan/regulasi yang melandasi proses kolaborasi.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
07168/IPDN/2023 363.349 559 868 73 GRA k Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 13 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001195510 1
005 _ _ 20260417083853 2
035 # # $a 0010-0426000655 3
245 1 # $a KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /$c Graciela Mutiara Johanes 4
100 _ # $a Graciela Mutiara Johanes 5
300 # # $a 7 6
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15561 7
700 _ # $a Muhammad Suhardi 8
260 # # $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 9
082 # # $a 363.349 559 868 73 10
084 # # $a 363.349 559 868 73 GRA k 11
650 # 4 $a Penanggulangan Bencana Alam 12
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang pemberian bantuan terhadap korban banana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur serta apa upaya kolaborasi yang dilakukan pemerintahan dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah dalam kolaborasi yang dilakukan antara satuan polisi pamong praja dan dinas sosial sudah terlaksana namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kesimpulan: proses kolaborasi yang dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan tentunya masyarakat Kabupaten Belu dalam hal ini perangkat desa dan organisasi karang taruna desa/kelurahan sudah terlaksana meskipun belum maksimal dan belum ada aturan yang jelas yang melandasi proses kolaborasi tersebut. Faktor yang menjadi penghambat kolaborasi pemerintahan adalah kurangnya jumlah ASN dan belum adanya aturan/regulasi yang melandasi proses kolaborasi. 13
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name