Detail Katalog

ID: 32309
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR TRADISIONAL WAMEO KECAMATAN BATUPOARO KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA / Aulia Rahma

Pengarang:
Aulia Rahma ; Nur Saribulan
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
Subjek
Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima
Deskripsi Fisik:
10
Nomor Panggil:
381.359 848 52 AUL e
Control Number:
INLIS000000001195528
BIB ID:
0010-0426000673
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Wameo Kota Baubau serta bagaimana yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau dalam mengatasi permasalahan penertiban pedagang kaki lima. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Wameo secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, contohnya pada kriteria efisien, kemerataan, dan responsivitas. Namun pada kriteria efektivitas, kecukupan, dan ketepatan masih belum memenuhi target. Adapaun faktor penghambatnya yaitu peran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, kondisi perekonomian PKL yang rendah dan kecenderungan untuk tidak mengindahkan arahan dari pihak Satpol PP untuk relokasi tempatberjualan, dan aparat Satpol PP yang masih kurang. Untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan peningkatan pada sosialisasi terkait larangan PKL dan penambahan fasilitas gedung untuk menampung PKL. Kesimpulan: Berdasarkan aspek efektivitas, upaya Satpol PP Kota Baubau dalam mengatasi masalah kebijakan penertiban PKL di Pasar Wameo terbilang masih belum memenuhi target ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pelanggaran PKL meskipun telah dilakukan beberapa upaya dalam penertiban PKL. Berdasarkan aspek efisiensi, penggunaan anggaran dalam melaksanakan kebijakan penertiban PKL ini sudah cukup efisien dilihat dari anggaran yang terus bertambah setiap tahun untuk menunjang pelaksanaan kebijkan penertiban PKL
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
07183/IPDN/2023 381.359 848 52 AUL e Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 13 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001195528 1
005 _ _ 20260417092002 2
035 # # $a 0010-0426000673 3
245 1 # $a EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR TRADISIONAL WAMEO KECAMATAN BATUPOARO KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA /$c Aulia Rahma 4
100 _ # $a Aulia Rahma 5
300 # # $a 10 6
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15455 7
700 _ # $a Nur Saribulan 8
260 # # $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 9
082 # # $a 381.359 848 52 10
084 # # $a 381.359 848 52 AUL e 11
650 # 4 $a Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima 12
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Wameo Kota Baubau serta bagaimana yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau dalam mengatasi permasalahan penertiban pedagang kaki lima. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Wameo secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, contohnya pada kriteria efisien, kemerataan, dan responsivitas. Namun pada kriteria efektivitas, kecukupan, dan ketepatan masih belum memenuhi target. Adapaun faktor penghambatnya yaitu peran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, kondisi perekonomian PKL yang rendah dan kecenderungan untuk tidak mengindahkan arahan dari pihak Satpol PP untuk relokasi tempatberjualan, dan aparat Satpol PP yang masih kurang. Untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan peningkatan pada sosialisasi terkait larangan PKL dan penambahan fasilitas gedung untuk menampung PKL. Kesimpulan: Berdasarkan aspek efektivitas, upaya Satpol PP Kota Baubau dalam mengatasi masalah kebijakan penertiban PKL di Pasar Wameo terbilang masih belum memenuhi target ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pelanggaran PKL meskipun telah dilakukan beberapa upaya dalam penertiban PKL. Berdasarkan aspek efisiensi, penggunaan anggaran dalam melaksanakan kebijakan penertiban PKL ini sudah cukup efisien dilihat dari anggaran yang terus bertambah setiap tahun untuk menunjang pelaksanaan kebijkan penertiban PKL 13
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name