Detail Katalog

ID: 32556
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENERTIBAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN / Muhammad Fadli Rahmatullah

Pengarang:
Muhammad Fadli Rahmatullah ; Udaya Madjid
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Tahun Terbit:
2025
Subjek
Penertiban sosial
Deskripsi Fisik:
15 : ilus
Nomor Panggil:
363.325 981 61 MUH p
Control Number:
INLIS000000001195767
BIB ID:
0010-0426000912
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal-gepeng) di Kabupaten Lahat, yang dinilai mengganggu ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Tujuan: Untuk menganalisis upaya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya dalam konteks penanganan anjal-gepeng. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penertiban terhadap anjal-gepeng belum berjalan secara optimal, yang terlihat dari masih tingginya jumlah anjal-gepeng di wilayah tersebut. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain sulitnya mengidentifikasi koordinator anjal-gepeng, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana pendukung. Kesimpulan: Pelaksanaan penertiban terhadap anjal-gepeng di Kabupaten Lahat masih memerlukan peningkatan dari berbagai aspek agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Saran: Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antarinstansi, menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
07557/IPDN/2025 363.325 981 61 MUH p Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 13 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001195767 1
005 _ _ 20260430122013 2
035 # # $a 0010-0426000912 3
245 1 # $a PENERTIBAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN /$c Muhammad Fadli Rahmatullah 4
100 _ # $a Muhammad Fadli Rahmatullah 5
300 # # $a 15 : $b ilus 6
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20403 7
700 _ # $a Udaya Madjid 8
260 # # $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 9
082 # # $a 363.325 981 61 10
084 # # $a 363.325 981 61 MUH p 11
650 # 4 $a Penertiban sosial 12
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal-gepeng) di Kabupaten Lahat, yang dinilai mengganggu ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Tujuan: Untuk menganalisis upaya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya dalam konteks penanganan anjal-gepeng. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penertiban terhadap anjal-gepeng belum berjalan secara optimal, yang terlihat dari masih tingginya jumlah anjal-gepeng di wilayah tersebut. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain sulitnya mengidentifikasi koordinator anjal-gepeng, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana pendukung. Kesimpulan: Pelaksanaan penertiban terhadap anjal-gepeng di Kabupaten Lahat masih memerlukan peningkatan dari berbagai aspek agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Saran: Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antarinstansi, menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat. 13
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name