Detail Katalog

ID: 28805

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH / Ni Luh Gede Novita Kurniasih

Pengarang:
Ni Luh Gede Novita Kurniasih ; Muhammad Suhardi

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Permasalahan Gelandangan

Deskripsi Fisik:
18 : Ilus

Nomor Panggil:
362.592 598 443 1 NI p

Control Number:
INLIS000000001192057

BIB ID:
0010-0126000502

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini
adalah keberadaan gelandangan dan pengemis yang menggangu ketenteraman, ketertiban
umum, dan estetika Kota Palu utamanya pasca bencana alam pada tahun 2018 di Kota Palu.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Perda tentang penanganan
gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. Metode: Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap
7 informan yang terdiri dari aparat Satpol PP Kota Palu, masyarakat Kota Palu, serta
gelandangan dan pengemis di Kota Palu. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa
Satpol PP telah melakukan upaya penegakan Perda terkait gelandangan dan pengemis ini.
Namun, masih ditemukan gelandangan dan pengemis di beberapa titik di Kota Palu yang
menunjukkan belum adanya efek jera terhadap pelanggar Perda akibat dari sanksi pidana yang
tercantum tidak dapat dijatuhkan kepada pelanggar karena bukan kewenangan dari Satpol PP.
Kesimpulan: Penegakan Perda tentang gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kota Palu
telah dilakukan dengan upaya preventif dan represif namun belum optimal karena terdapat
beberapa hambatan. Sanksi pidana yang tercantum dalam Perda tidak pernah dijatuhkan kepada
pelanggar karena bukan merupakan kewenangan Satpol PP. Meskipun terdapat faktor
pendukung penegakan Perda, hambatan yang dihadapi utamanya berasal dari gelandangan dan
pengemis itu sendiri yang tetap kembali ke jalanan meskipun sudah pernah dirazia oleh Satpol
PP Kota Palu.
Kata Kunci: Penegakan Perda, Satpol PP, Gelandangan dan Pengemis

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06691/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192057	1
005	`_`	`_`	20260120094259	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126000502	3
245	`1`	`#`	$a PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH /$c Ni Luh Gede Novita Kurniasih	4
100	`_`	`#`	$a Ni Luh Gede Novita Kurniasih	5
300	`#`	`#`	$a 18 : $b Ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22029	7
700	`_`	`#`	$a Muhammad Suhardi	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 362.592 598 443 1	10
084	`#`	`#`	$a 362.592 598 443 1 NI p	11
650	`#`	`4`	$a Permasalahan Gelandangan	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah keberadaan gelandangan dan pengemis yang menggangu ketenteraman, ketertiban umum, dan estetika Kota Palu utamanya pasca bencana alam pada tahun 2018 di Kota Palu. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Perda tentang penanganan gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 7 informan yang terdiri dari aparat Satpol PP Kota Palu, masyarakat Kota Palu, serta gelandangan dan pengemis di Kota Palu. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Satpol PP telah melakukan upaya penegakan Perda terkait gelandangan dan pengemis ini. Namun, masih ditemukan gelandangan dan pengemis di beberapa titik di Kota Palu yang menunjukkan belum adanya efek jera terhadap pelanggar Perda akibat dari sanksi pidana yang tercantum tidak dapat dijatuhkan kepada pelanggar karena bukan kewenangan dari Satpol PP. Kesimpulan: Penegakan Perda tentang gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kota Palu telah dilakukan dengan upaya preventif dan represif namun belum optimal karena terdapat beberapa hambatan. Sanksi pidana yang tercantum dalam Perda tidak pernah dijatuhkan kepada pelanggar karena bukan merupakan kewenangan Satpol PP. Meskipun terdapat faktor pendukung penegakan Perda, hambatan yang dihadapi utamanya berasal dari gelandangan dan pengemis itu sendiri yang tetap kembali ke jalanan meskipun sudah pernah dirazia oleh Satpol PP Kota Palu. Kata Kunci: Penegakan Perda, Satpol PP, Gelandangan dan Pengemis	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 20 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Ni Luh Gede Novita Kurniasih ; Muhammad Suhardi Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Permasalahan Gelanda... Tahun 2025