Detail Katalog

ID: 29276
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

EVALUASI PROSES PENILAIAN KESESUAIAN VISI MISI CALON KEPALA DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH: STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR / PANUT MAHALOKA SUTRISNO

Pengarang:
PANUT MAHALOKA SUTRISNO ; Ismail
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Jatinangor :
Tahun Terbit:
2025
Subjek
Perencanaan dan Kebijakan Administrasi Negara
Deskripsi Fisik:
16
Nomor Panggil:
352.340 959 828 12 PAN e
Control Number:
INLIS000000001192507
BIB ID:
0010-0126000952
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting untuk
memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah. Di Kabupaten Pacitan,
Provinsi Jawa Timur, meskipun telah ada upaya dari pemerintah daerah dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), proses penilaian kesesuaian visi dan misi
calon kepala daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain
terbatasnya sumber daya, tidak adanya pedoman teknis untuk verifikasi, dan koordinasi
informal antara Bappeda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghambat proses
evaluasi yang transparan dan akuntabel. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi proses penilaian kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah dengan RPJPD
Kabupaten Pacitan. Metode : Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode deskriptif.
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari Bappeda,
KPU, dan pemangku kepentingan masyarakat setempat. Model evaluasi CIPP (Context,
Input, Process, Product) digunakan untuk menganalisis proses penilaian secara
komprehensif. Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa proses penilaian masih
menghadapi beberapa hambatan, termasuk terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya
manusia, keterbatasan waktu, dan tidak adanya pedoman teknis yang distandarisasi.
Koordinasi antara Bappeda dan KPU masih bersifat informal dan belum terdokumentasi
secara resmi. Meskipun demikian, terdapat perbaikan dalam penyesuaian visi dan misi
pasangan calon agar lebih sesuai dengan RPJPD. Kesimpulan: Penguatan kapasitas
kelembagaan, peningkatan standar prosedur, dan peningkatan koordinasi antara instansi
terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penilaian lebih objektif,
transparan, dan akuntabel. Pengembangan instrumen evaluasi yang lebih terstruktur juga
diperlukan agar proses penilaian lebih sesuai dengan RPJPD.
Kata kunci:, Bappeda, CIPP, Evaluasi, Kabupaten Pacitan, Kesiapan, Koordinasi, KPU,
Pembangunan, RPJPD, Visi Misi
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
06945/IPDN/2025 Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 13 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001192507 1
005 _ _ 20260127093233 2
035 # # $a 0010-0126000952 3
245 1 # $a EVALUASI PROSES PENILAIAN KESESUAIAN VISI MISI CALON KEPALA DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH: STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR /$c PANUT MAHALOKA SUTRISNO 4
100 _ # $a PANUT MAHALOKA SUTRISNO 5
300 # # $a 16 6
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21630 7
700 _ # $a Ismail 8
260 # # $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 9
082 # # $a 352.340 959 828 12 10
084 # # $a 352.340 959 828 12 PAN e 11
650 # 4 $a Perencanaan dan Kebijakan Administrasi Negara 12
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah. Di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, meskipun telah ada upaya dari pemerintah daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), proses penilaian kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya, tidak adanya pedoman teknis untuk verifikasi, dan koordinasi informal antara Bappeda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghambat proses evaluasi yang transparan dan akuntabel. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penilaian kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah dengan RPJPD Kabupaten Pacitan. Metode : Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari Bappeda, KPU, dan pemangku kepentingan masyarakat setempat. Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) digunakan untuk menganalisis proses penilaian secara komprehensif. Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa proses penilaian masih menghadapi beberapa hambatan, termasuk terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan waktu, dan tidak adanya pedoman teknis yang distandarisasi. Koordinasi antara Bappeda dan KPU masih bersifat informal dan belum terdokumentasi secara resmi. Meskipun demikian, terdapat perbaikan dalam penyesuaian visi dan misi pasangan calon agar lebih sesuai dengan RPJPD. Kesimpulan: Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan standar prosedur, dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penilaian lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Pengembangan instrumen evaluasi yang lebih terstruktur juga diperlukan agar proses penilaian lebih sesuai dengan RPJPD. Kata kunci:, Bappeda, CIPP, Evaluasi, Kabupaten Pacitan, Kesiapan, Koordinasi, KPU, Pembangunan, RPJPD, Visi Misi 13
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name