Detail Katalog

ID: 29367

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

KEPATUHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA / Muhamad Anas Kirsam Nur

Pengarang:
Muhamad Anas Kirsam Nur ; Sutiyo

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Administrasi Perkotaan

Deskripsi Fisik:
15

Nomor Panggil:
352.16 MUH k

Control Number:
INLIS000000001192598

BIB ID:
0010-0126001043

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketidakpatuhan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan Identitas Kependudukan Digital yang
menyebabkan kurangnya aktivasi IKD di Kota Kendari. Tujuan: Penelitian ini
bertujuan menganalisis kepatuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Kendari terhadap kebijakan Identitas Kependudukan Digital. Metode: Metode
penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara
dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kendari telah menunjukkan kepatuhan terhadap standar pelayanan
publik dalam pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kesimpulan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari telah patuh
dalam melaksanakan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai
peraturan yang berlaku dan berdasarkan empat dimensi pelayanan Ombudsman,
yaitu input, proses, output, dan pengaduan. Masih terdapat kendala yang
menghambat aktivasi IKD yang ditemukan selama penelitian yaitu kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, minat, dan
edukasi masyarakat dalam aktivasi IKD. Upaya yang dilakukan termasuk
meningkatkan sosialisasi dan melaksanakan program “jemput bola” untuk
mempermudah aktivasi IKD bagi masyarakat.
Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Kepatuhan Kebijakan Publik,
Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`07005/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192598	1
005	`_`	`_`	20260127021548	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126001043	3
245	`1`	`#`	$a KEPATUHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA /$c Muhamad Anas Kirsam Nur	4
100	`_`	`#`	$a Muhamad Anas Kirsam Nur	5
300	`#`	`#`	$a 15	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23455	7
700	`_`	`#`	$a Sutiyo	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 352.16	10
084	`#`	`#`	$a 352.16 MUH k	11
650	`#`	`4`	$a Administrasi Perkotaan	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketidakpatuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan Identitas Kependudukan Digital yang menyebabkan kurangnya aktivasi IKD di Kota Kendari. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari terhadap kebijakan Identitas Kependudukan Digital. Metode: Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari telah menunjukkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kesimpulan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari telah patuh dalam melaksanakan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai peraturan yang berlaku dan berdasarkan empat dimensi pelayanan Ombudsman, yaitu input, proses, output, dan pengaduan. Masih terdapat kendala yang menghambat aktivasi IKD yang ditemukan selama penelitian yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, minat, dan edukasi masyarakat dalam aktivasi IKD. Upaya yang dilakukan termasuk meningkatkan sosialisasi dan melaksanakan program “jemput bola” untuk mempermudah aktivasi IKD bagi masyarakat. Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Kepatuhan Kebijakan Publik, Pelayanan Administrasi Kependudukan.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 27 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Muhamad Anas Kirsam Nur ; Sutiyo Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Administrasi Perkota... Tahun 2025