Administrasi Keuangan Daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
yang menjadi permasalahan sumber daya manusia, sehingga kualitas pelaporan pendapatan
masih belum optimal. Hal ini menjadi dasar permasalahan umum dari permasalahan pegawai,
mengingat bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini sudah
diwajibkan oleh pemerintah pusat dan juga pastinya akan lebih membantu pemerintah daerah
dan pemerintah pusat dalam mengolah data yang diperlukan secara terintegrasi. Tujuan:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan daerah melalui penerapan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe, dengan fokus pada
pelaksanaan sistem, hambatan yang dihadapi, serta upaya strategis yang dilakukan oleh
Badan Pengelola Keuangan dan Daerah (BPKD) dalam mengoptimalkan fungsi SIPD.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan
teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan
informan kunci, serta dokumentasi dari arsip keuangan daerah. Hasil/Temuan: Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah diterapkan sesuai regulasi, namun
efektivitasnya belum tercapai sepenuhnya akibat kendala teknis dan kelembagaan. BPKAD
telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan internal, peningkatan koordinasi antar unit
kerja, serta perbaikan teknis pada sistem SIPD. Kesimpulan: Dari penelitian ini menekankan
pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem, serta dukungan
anggaran untuk infrastruktur teknologi informasi. Adapun saran yang diajukan adalah
perlunya program pelatihan yang berkelanjutan, pembaruan sistem SIPD secara berkala, serta
kolaborasi lintas sektor guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan,
akuntabel, dan terintegrasi.
Kata kunci: Laporan Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah,Sistem Informasi, SIPD.