Detail Katalog

ID: 29786

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 PADA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH : - / Rivaldo Agung Pratama

Edisi: -

Pengarang:
Rivaldo Agung Pratama ; Nelson Simanjuntak

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2024

Subjek

Bangunan Gedung

Deskripsi Fisik:
14 hlm : - ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
352.540 959 826 52 RIV p

Control Number:
INLIS000000001193015

BIB ID:
0010-0226000099

Catatan

Penelitian ini berjudul “Penegakan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2022 pada Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Semarang Provinsi
Jawa Tengah”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : masih ditemukannya
bangunan gedung yang tidak memiliki PBG serta bangunan gedung alih fungsi yang belum
mengubah PBG di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis dan mendeskripsikan metode penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2022. Di samping itu, untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam
penegakan perda serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode: Metode penelitian
yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi yang selanjutnya dianalisis
menggunakan teknik triangulasi data. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori
penegakan hukum menurut Moeljatno dengan tiga dimensi yaitu aturan, metode penertiban,
dan pelaksanaan hukuman. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan tiga
dimensi menurut teori penegakan Moeljatno (2008) sebagai berikut : 1) Aturan : Peraturan
daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah mencakup perbuatan
yang dilarang dan hukuman yang dijatuhkan; 2) Metode Penertiban : Pelaksanaan penertiban
melalui upaya preventif dan represif terhadap peraturan daerah tersebut belum bisa berjalan
sesuai aturan, khususnya dalam upaya preventif berupa sosialisasi karena keterbatasan
anggaran; 3) Pelaksanaan Hukuman : Sanksi yang diberikan kepada pelanggar berupa sanksi
administratif dan sanksi pidana

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00205/IPDN/2026`	`352.540 959 826 52 RIV p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001193015	1
005	`_`	`_`	20260203011159	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226000099	3
245	`1`	`#`	$a PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 PADA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH : $b - /$c Rivaldo Agung Pratama	4
100	`_`	`#`	$a Rivaldo Agung Pratama	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 14 hlm : $b - ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17742	8
700	`_`	`#`	$a Nelson Simanjuntak	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024	10
082	`#`	`#`	$a 352.540 959 826 52	11
084	`#`	`#`	$a 352.540 959 826 52 RIV p	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Bangunan Gedung	14
520	`#`	`#`	$a Penelitian ini berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 pada Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : masih ditemukannya bangunan gedung yang tidak memiliki PBG serta bangunan gedung alih fungsi yang belum mengubah PBG di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan metode penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Di samping itu, untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penegakan perda serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode: Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi data. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori penegakan hukum menurut Moeljatno dengan tiga dimensi yaitu aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan tiga dimensi menurut teori penegakan Moeljatno (2008) sebagai berikut : 1) Aturan : Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah mencakup perbuatan yang dilarang dan hukuman yang dijatuhkan; 2) Metode Penertiban : Pelaksanaan penertiban melalui upaya preventif dan represif terhadap peraturan daerah tersebut belum bisa berjalan sesuai aturan, khususnya dalam upaya preventif berupa sosialisasi karena keterbatasan anggaran; 3) Pelaksanaan Hukuman : Sanksi yang diberikan kepada pelanggar berupa sanksi administratif dan sanksi pidana	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 03 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Rivaldo Agung Pratama ; Nelson Simanjuntak Dari IPDN, Subjek: Bangunan Gedung... Tahun 2024