Satuan Polisi Pamong Praja

Masalah sosial yang salah satunya adalah penyakit masyarakat yaitu
diartikan sebagai bentuk dari tindakan atau perbuatan yang melanggar norma, nilai, dan aturan
yang telah disepakati pada suatu tatanan kehidupan masyarakat. Banyaknya kasus penyakit
masyarakat berupa perbuatan maksiat atau kegiatan yang mengarah kepada terjadinya
perbuatan asusila di Kabupaten Pelalawan yang berimplikasi pada terganggunya aktivitas dan
kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban
umum dalam masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui,
mendeskeripsikan, dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban
penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Metode: Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan
induktif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi di lapangan melalui teknik
pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil/Temuan:
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa
capaian kinerja sebesar 82% yang mana peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pelalawan
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum optimal karena masih terdapat
beberapa kendala dan hambatan yang ditemui. Adapun faktor penghambat dalam melakukan
penertiban penyakit masyarakat tersebut adalah karena keterbatasan sumber daya aparatur,
keterbatasan sarana dan prasarana, tidak semua aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pelalawan memahami tugas pokok dan fungsinya, tidak ada efek jera bagi pelaku penyakit
masyarakat, dan kurangnya koordinasi dalam pemberian pembinaan kepada pelaku penyakit
masyarakat. Kesimpulan: Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan perannya
dengan baik dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat. Akan tetapi, terdapat beberapa
hal yang menghambat peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban
penyakit masyarakat tersebut, sehingga disarankan untuk penambahan anggota Satpol PP,
perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung, pemberian bimbingan teknis dan
Pelatihan, penegakan hukum, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak atau dinas
terkait dalam memberikan pembinaan kepada para pelaku penyakit masyarakat.