Administrasi Publik

Masih terdapat banyak aset tanah Pemerintah Kota
Tanjungpinang yang belum memiliki sertifikat, hal ini dapat menyebabkan risiko
pengambilalihan tanah oleh pihak lain karena belum ada kejelasan hukum mengenai
kepemilikan tanah tersebut. Pengelolaan aset tetap, terutama aset tanah, yang belum optimal
menghambat upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga optimalisasi
pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sangat penting untuk meningkatkan PAD dan, secara tidak langsung, memajukan
perekonomian daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aset tanah milik
Pemerintah Kota Tanjungpinang dimanfaatkan sebagai apa dan sebagai informasi bagi
masyarakat jika ingin digunakan kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil yang dapat
memberikan gambaran tentang Optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah, menguraikan
faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung, serta upaya-upaya yang
dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Metode: Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.
Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui
wawancara dan dokumentasi, dengan sampel informan yang ditentukan menggunakan teknik
purposive sampling. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa Kota
Tanjungpinang belum berhasil mengoptimalisasikan pemanfaatan aset tetap tanah guna
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Hal
tersebut dibuktikan karena masih banyaknya aset tanah yang belum memiliki sertifikat, serta
inventarisasi aset yang belum optimal. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukan bahwa
Kota Tanjungpinang belum berhasil mengoptimalisasikan pemanfaatan aset tetap tanah guna
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau,
meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tetapi telah ditangani
dengan baik. Adapun saran yang diberikan yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang segera
membuat regulasi terkait pemanfaatan aset tanah agar dapat memanfaatkan aset lebih optimal
dan jelas dimata hukum.Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah perlu mendata aset tanah secara lengkap dan akurat untuk
mempercepat proses sertifikasi. Sebaiknya Pemerintah Kota Tanjungpinang memberi
wawasan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas dan menambah pegawai untuk
dapat menyelesaikan beban kerja yang besar.