Detail Katalog
ID: 30129Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
EVALUASI KEBIJAKAN QANUN JINAYAT GUNA MENENGAKKAN SYARI’AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH / Ali Akbar
Pengarang:
Ali Akbar ; Sarwani
Ali Akbar ; Sarwani
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
2024
Subjek
Hukum Pidana Islam
Deskripsi Fisik:
11
11
Nomor Panggil:
340.590 959 811 12 ALI e
340.590 959 811 12 ALI e
Control Number:
INLIS000000001193358
INLIS000000001193358
BIB ID:
0010-0226000442
0010-0226000442
Catatan
Permasalahan / Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan
Qanun Jinayat guna menegakkan syari’at islam di Kota Banda Aceh yang masih belum efektif
yang di buktikan di tahun 2022 kasus tersebut naik menjadi 61 kasus dan ditahun 2023 dimulai
dari bulan Januari hingga September, kasus pelanggaran syari’at islam meningkat lagi menjadi 79
kasus. Tujuan: Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui evaluasi Kebijakan Qanun Jinayah,
mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dan usaha
yang dilakukan untuk mengatasi penghambat Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dalam
Menegakkan Syari’at Islam oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Metode: Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan,
wawancara langsung dan dokumentasi. Penelitian ini di analisis menggunakan teori dari William
N.Dunn ada enam dimensi yaitu: efektivitas, efisien, kecukupan, kemerataan, reponsivitas dan
ketepatan. Hasil Penelitian: Kebijakan qanun jinayat belum efektif saat pelaksanaannya dapat
dilihat bahwa masih ditemukan pelanggaran syari’at Islam dikarenakan kurangnya kesadaran
masyarakat. Dengan itu pula perlunya evaluasi kebijakan qanun jinayat berkesinambungan dengan
prosedur yang ditentukan untuk mencapai harapan dari pemerintah Kota Banda Aceh, kebijakan
ini juga membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya yang mendukung dan
sebelum dilaksanakan kebijakan ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar
dapat lebih seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan sosial yang lebih efektif dan adil.
Qanun Jinayat guna menegakkan syari’at islam di Kota Banda Aceh yang masih belum efektif
yang di buktikan di tahun 2022 kasus tersebut naik menjadi 61 kasus dan ditahun 2023 dimulai
dari bulan Januari hingga September, kasus pelanggaran syari’at islam meningkat lagi menjadi 79
kasus. Tujuan: Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui evaluasi Kebijakan Qanun Jinayah,
mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dan usaha
yang dilakukan untuk mengatasi penghambat Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dalam
Menegakkan Syari’at Islam oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Metode: Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan,
wawancara langsung dan dokumentasi. Penelitian ini di analisis menggunakan teori dari William
N.Dunn ada enam dimensi yaitu: efektivitas, efisien, kecukupan, kemerataan, reponsivitas dan
ketepatan. Hasil Penelitian: Kebijakan qanun jinayat belum efektif saat pelaksanaannya dapat
dilihat bahwa masih ditemukan pelanggaran syari’at Islam dikarenakan kurangnya kesadaran
masyarakat. Dengan itu pula perlunya evaluasi kebijakan qanun jinayat berkesinambungan dengan
prosedur yang ditentukan untuk mencapai harapan dari pemerintah Kota Banda Aceh, kebijakan
ini juga membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya yang mendukung dan
sebelum dilaksanakan kebijakan ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar
dapat lebih seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan sosial yang lebih efektif dan adil.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
04714/IPDN/2024 |
340.590 959 811 12 ALI e |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001193358 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260205013410 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226000442 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a EVALUASI KEBIJAKAN QANUN JINAYAT GUNA MENENGAKKAN SYARI’AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH /$c Ali Akbar | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Ali Akbar | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 11 | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18098 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Sarwani | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 340.590 959 811 12 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 340.590 959 811 12 ALI e | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Hukum Pidana Islam | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan / Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Qanun Jinayat guna menegakkan syari’at islam di Kota Banda Aceh yang masih belum efektif yang di buktikan di tahun 2022 kasus tersebut naik menjadi 61 kasus dan ditahun 2023 dimulai dari bulan Januari hingga September, kasus pelanggaran syari’at islam meningkat lagi menjadi 79 kasus. Tujuan: Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui evaluasi Kebijakan Qanun Jinayah, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi penghambat Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dalam Menegakkan Syari’at Islam oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan, wawancara langsung dan dokumentasi. Penelitian ini di analisis menggunakan teori dari William N.Dunn ada enam dimensi yaitu: efektivitas, efisien, kecukupan, kemerataan, reponsivitas dan ketepatan. Hasil Penelitian: Kebijakan qanun jinayat belum efektif saat pelaksanaannya dapat dilihat bahwa masih ditemukan pelanggaran syari’at Islam dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan itu pula perlunya evaluasi kebijakan qanun jinayat berkesinambungan dengan prosedur yang ditentukan untuk mencapai harapan dari pemerintah Kota Banda Aceh, kebijakan ini juga membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya yang mendukung dan sebelum dilaksanakan kebijakan ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar dapat lebih seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan sosial yang lebih efektif dan adil. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 05 Feb 2026