Administrasi Publik

Penulis berfokus pada permasalahan aset tetap yang belum ditemukan,
terdapat aset tetap dalam kondisi rusak berat dan barang habis pakai masih tersaji dalam catatan aset
tetap, adanya sengketa aset tetap tanah yang belum diselesaikan dan penyimpanan aset tetap
2
peralatan dan mesin masih belum memadai yang mengakibatkan penyajian tidak akurat dan resiko
kehilangan aset tetap peralatan dan mesin serta penyalahgunaan aset tetap peralatan dan mesin,
selanjutnya mengenai aset tetap tanah dan bangunan yang dapat menghasilkan sewa atau untuk
meningkatkan nilai aset tersebut belum dapat disajikan dalam neraca secara informatif untuk
pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMD. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan proses dalam optimalisasi penatausahaan aset tetap dan untuk mendeskripsikan
faktor penghambat dalam optimalisasi penatausahaan aset tetap, serta mendeskripsikan upaya dalam
mengatasi hambatan penatausahaan aset tetap sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap. Metode: Metode
penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu
wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis
menggunakan mode analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari teknik pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Landasan teori
yang digunakan yaitu teori Penatausahaan Aset Tetap (Suwanda) dengan tiga dimensi, yaitu
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian disimpulkan bahwa
penatausahaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan dengan optimal. Masih
terdapat beberapa hambatan, yaitu terdapat sengketa tanah yang belum terselesaikan, kendala dalam
memperoleh dokumen kepemilikan dan aset tetap yang belum diketahui keberadannya, sumber daya
manusia (SDM) yang kurang memadai, dan penyalahgunaan penggunaan aset tetap. Kesimpulan:
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan optimalisasi penatausahaan aset, yaitu melakukan
kerja sama dengan pihak terkait dalam penanganan masalah aset tanah, melengkapi dokumen tanda
kepemilikan aset tetap serta melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh.