Detail Katalog

ID: 30300

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : - / VINA AZHARISKA

Edisi: -

Pengarang:
VINA AZHARISKA ; Maisondra

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2024

Subjek

Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertrentu

Deskripsi Fisik:
13 : - ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
336.013 598 36 VIN k

Control Number:
INLIS000000001193529

BIB ID:
0010-0226000613

Catatan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hal penting untuk mencapai
tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini berfokus pada analisis kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan
Selatan dari tahun anggaran 2019 hingga 2023. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Banjarbaru, mengidentifikasi faktor-faktor yang
menghambat kinerjanya, dan mengevaluasi upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan
keuangan. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan
kerangka berpikir induktif. Analisis rasio keuangan berdasarkan teori Mahmudi meliputi rasio derajat
desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio
2
efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Hasil/Temuan: Analisis menunjukkan bahwa rasio derajat
desentralisasi di Kota Banjarbaru dikategorikan sebagai cukup (20,01%-30,00%). Rasio
ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi (lebih dari
50%), sementara rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan konsultatif (25%-
50%). Efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tergolong sangat efektif (>100%).
Kesimpulan: Untuk meningkatkan kinerja keuangan, disarankan untuk mengoptimalkan penerimaan
PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD yang sah, serta mengoptimalkan
penerimaan retribusi daerah.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`04849/IPDN/2024`	`336.013 598 36 VIN k`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001193529	1
005	`_`	`_`	20260206100253	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226000613	3
245	`1`	`#`	$a KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : $b - /$c VINA AZHARISKA	4
100	`_`	`#`	$a VINA AZHARISKA	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 13 : $b - ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19123	8
700	`_`	`#`	$a Maisondra	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024	10
082	`#`	`#`	$a 336.013 598 36	11
084	`#`	`#`	$a 336.013 598 36 VIN k	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertrentu	14
520	`#`	`#`	$a Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hal penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini berfokus pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun anggaran 2019 hingga 2023. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Banjarbaru, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya, dan mengevaluasi upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan kerangka berpikir induktif. Analisis rasio keuangan berdasarkan teori Mahmudi meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio 2 efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Hasil/Temuan: Analisis menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi di Kota Banjarbaru dikategorikan sebagai cukup (20,01%-30,00%). Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi (lebih dari 50%), sementara rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan konsultatif (25%- 50%). Efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tergolong sangat efektif (>100%). Kesimpulan: Untuk meningkatkan kinerja keuangan, disarankan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD yang sah, serta mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah.	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 06 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya VINA AZHARISKA ; Maisondra Dari IPDN, Subjek: Keuangan Negara di d... Tahun 2024