Layanan Sosial Pemerintah

Permasalahan (GAP): Permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi perlindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas belum sesuai harapan Pemerintah Daerah, kesetaraan dan
kesamaan hak pada ruang publik yang belum tercapai, masih banyaknya penyandang disabilitas yang
belum diperhatikan terutama pada daerah terpencil, pemberian bantuan dan pemberdayaan yang tidak
merata, serta Pendidikan inklusif yang belum memadai. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi
penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara, untuk mengetahui dan menganalisis faktor
pendukung dan penghambat implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas, untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat implementasi
kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode
dekriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Temuannya adalah bahwa
Implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten
lampung utara belum berjalan optimal. Dapat dikatakan belum optimal karena adanya 1 dari 4
indikator penelitian yang belum tercapai yakni mengenai sumberdaya. Pada Sumberdaya kualitas
pegawai yang masih kurang kompeten. Hal ini dapat dilihat dari rasio capaian kinerja pelayanan hanya
6,42%. Selain itu fasilitas penyandang disabilitas yang masih kurang memadai terutama pada fasilitas
publik seperti toilet ramah penyandang disabilitas, tidak terdapat guilding block pada trotoar, serta
anggaran yang masih minim. Akan tetapi terdapat faktor pendukung yaitu koordinasi yang baik antar
instansi, pemerintah aktif memberikan bantuan serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Upaya
pemerintah untuk mengatasi penghambat yakni dengan peningkatan anggaran, meningkatkan
kompetensi pegawai, pembangunan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, keterlibatan
masyarakat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Kesimpulan: Implementasi perlindungan
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara masih perlu ditingkatkan
terutama pada kualitas pegawai Dinas Sosial, pembangunan fasilitas umum ramah penyandang
disabilitas, serta anggaran Pemerintah Daerah untuk program perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas.