Detail Katalog

ID: 30429

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KEDIRI : (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kras) / Ramadhani Abi Maghfurianam

Edisi: -

Pengarang:
Ramadhani Abi Maghfurianam ; Irfan Setiawan

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Administrasi Negara Bentuk Bantuan Umum

Deskripsi Fisik:
11 : Ilust. ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
352.759 828 25 RAM i

Control Number:
INLIS000000001193657

BIB ID:
0010-0226000741

Catatan

Wujud dari keuangan desa yang tertib dan disiplin serta
akuntabel maka pengelolaanya harus taat hukum, tepat waktu, sejalan dengan prosedur yang ada.
Tujuan utamanya tentu untuk menghindari penyimpangan, penyelewengan, kecurangan dan
meningkatkan profesionalitas kinerja. Peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan keuangan
desa dalam implementasi ini untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa, menganalisis,
menjelaskan faktor pendorong dan penghambat. Metode: Menggunakan metode penelitian
deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian anaisis data. Hasil/Temuan: Menggunakan model
implementasi kebijakan Edward III yang berpengaruh kepada sukses atau gagalnya implementasi
dilihat dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor yang
menjadi kunci suksesnya implementasi kebijakan ini yaitu keberadaan fasilitas penunjang yang
memadai, adanya kerjasama intens antar Perangkat Desa, antusiasme antar perangkat desa, dan
adanya website desa untuk mengelola program pengelolaan keuangan desa. Sementara itu faktor
yang berpotensi menjadikan gagalnya implementasi kebijakan ini adalah hambatan sumberdaya
manusia belum memadai, kualitas infrastruktur berkaitan dengan teknologi dan informasi, Standard
Operating Procedures (SOP) yang belum ada, dan kurangnya BIMTEK yang mengakibatkan
penguasaan operasional dari aparatur desa lambat berkembang. Kesimpulan: Pengelolaan keuangan
desa di Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan baik terstruktur dan sudah memiliki pedoman
teknis yang langsung berpedoman pada peraturan Bupati Kediri, yang dibantu oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten
Kediri. Pemerintah seharusnya melakukan kembali mapping aparatur. Dimana sumberdaya manusia
untuk mengelola program ini harus sesuai dengan spesifikasi khusus yakni akutansi dan IT, dan
Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
melakukan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`05913/IPDN/2023`	`352.759 828 25 RAM i`		Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001193657	1
005	`_`	`_`	20260209083633	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226000741	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KEDIRI : $b (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kras) /$c Ramadhani Abi Maghfurianam	4
100	`_`	`#`	$a Ramadhani Abi Maghfurianam	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 11 : $b Ilust. ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12618	8
700	`_`	`#`	$a Irfan Setiawan	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023	10
082	`#`	`#`	$a 352.759 828 25	11
084	`#`	`#`	$a 352.759 828 25 RAM i	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Administrasi Negara Bentuk Bantuan Umum	14
520	`#`	`#`	$a Wujud dari keuangan desa yang tertib dan disiplin serta akuntabel maka pengelolaanya harus taat hukum, tepat waktu, sejalan dengan prosedur yang ada. Tujuan utamanya tentu untuk menghindari penyimpangan, penyelewengan, kecurangan dan meningkatkan profesionalitas kinerja. Peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam implementasi ini untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa, menganalisis, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat. Metode: Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian anaisis data. Hasil/Temuan: Menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang berpengaruh kepada sukses atau gagalnya implementasi dilihat dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor yang menjadi kunci suksesnya implementasi kebijakan ini yaitu keberadaan fasilitas penunjang yang memadai, adanya kerjasama intens antar Perangkat Desa, antusiasme antar perangkat desa, dan adanya website desa untuk mengelola program pengelolaan keuangan desa. Sementara itu faktor yang berpotensi menjadikan gagalnya implementasi kebijakan ini adalah hambatan sumberdaya manusia belum memadai, kualitas infrastruktur berkaitan dengan teknologi dan informasi, Standard Operating Procedures (SOP) yang belum ada, dan kurangnya BIMTEK yang mengakibatkan penguasaan operasional dari aparatur desa lambat berkembang. Kesimpulan: Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan baik terstruktur dan sudah memiliki pedoman teknis yang langsung berpedoman pada peraturan Bupati Kediri, yang dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kediri. Pemerintah seharusnya melakukan kembali mapping aparatur. Dimana sumberdaya manusia untuk mengelola program ini harus sesuai dengan spesifikasi khusus yakni akutansi dan IT, dan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa.	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 09 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Ramadhani Abi Maghfurianam ; Irfan Setiawan Dari IPDN, Subjek: Administrasi Negara ... Tahun 2023