Detail Katalog
ID: 30554Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN / Muhammad Rifqi Ramadhani
Pengarang:
Muhammad Rifqi Ramadhani ; Hadi Prabowo
Muhammad Rifqi Ramadhani ; Hadi Prabowo
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
2024
Subjek
Layanan untuk Anak
Deskripsi Fisik:
10
10
Nomor Panggil:
362.709 598 364 1 MUH c
362.709 598 364 1 MUH c
Control Number:
INLIS000000001193782
INLIS000000001193782
BIB ID:
0010-0226000866
0010-0226000866
Catatan
Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Upaya perlindungan anak di Indonesia masih
tergolong rendah sebab kasus kekerasan terhadap anak masih sering kita jumpai baik berupa
fisik, seksual, psikis, eksploitasi, penelantaran, serta trafficking. Program Kabupaten/Kota
Layak Anak merupakan suatu program nasional yang dibuat untuk dapat mengatasi
permasalahan menyangkut hak anak terkhusus pada aspek perlindungan khusus, hak sipil, dan
lingkungan keluarga yang terjadi di Kabupaten Tabalong. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana model collaborative governance dapat mendorong
kebijakan KLA di Kabupaten Tabalong dan juga bagaimana faktor penghambat, pendorong dan
upaya dalam merespon faktor tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif terhadap collaborative governance menurut teori Emerson,
Nabatci, dan Balogh (2011). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Hasil/ Temuan: Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan konsep collaborative governance melalui Tim Gugus Tugas
KLA Kabupaten Tabalong yang telah dimulai dari tahun 2017 sudah berjalan cukup baik,
permasalahan pada aspek perlindungan khusus diselesaikan dengan pelayanan ramah anak,
masalah aspek hak sipil diselesaikan dengan pelayanan administrasi, dan masalah pada aspek
lingkungan keluarga diselesaikan dengan pendampingan puspaga. Kesimpulan: Penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan
collaborative governance oleh tim gugus tugas KLA sudah berjalan cukup baik meskipun
masih ada beberapa faktor penghambat seperti masalah data, keterlibatan pihak non pemerintah
masih minim, serta fasilitas anak yang masih kurang.
tergolong rendah sebab kasus kekerasan terhadap anak masih sering kita jumpai baik berupa
fisik, seksual, psikis, eksploitasi, penelantaran, serta trafficking. Program Kabupaten/Kota
Layak Anak merupakan suatu program nasional yang dibuat untuk dapat mengatasi
permasalahan menyangkut hak anak terkhusus pada aspek perlindungan khusus, hak sipil, dan
lingkungan keluarga yang terjadi di Kabupaten Tabalong. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana model collaborative governance dapat mendorong
kebijakan KLA di Kabupaten Tabalong dan juga bagaimana faktor penghambat, pendorong dan
upaya dalam merespon faktor tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif terhadap collaborative governance menurut teori Emerson,
Nabatci, dan Balogh (2011). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Hasil/ Temuan: Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan konsep collaborative governance melalui Tim Gugus Tugas
KLA Kabupaten Tabalong yang telah dimulai dari tahun 2017 sudah berjalan cukup baik,
permasalahan pada aspek perlindungan khusus diselesaikan dengan pelayanan ramah anak,
masalah aspek hak sipil diselesaikan dengan pelayanan administrasi, dan masalah pada aspek
lingkungan keluarga diselesaikan dengan pendampingan puspaga. Kesimpulan: Penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan
collaborative governance oleh tim gugus tugas KLA sudah berjalan cukup baik meskipun
masih ada beberapa faktor penghambat seperti masalah data, keterlibatan pihak non pemerintah
masih minim, serta fasilitas anak yang masih kurang.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
04979/IPDN/2024 |
362.709 598 364 1 MUH c |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001193782 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260209083403 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226000866 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN /$c Muhammad Rifqi Ramadhani | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Muhammad Rifqi Ramadhani | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 10 | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18286 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Hadi Prabowo | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 362.709 598 364 1 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 362.709 598 364 1 MUH c | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Layanan untuk Anak | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Upaya perlindungan anak di Indonesia masih tergolong rendah sebab kasus kekerasan terhadap anak masih sering kita jumpai baik berupa fisik, seksual, psikis, eksploitasi, penelantaran, serta trafficking. Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan suatu program nasional yang dibuat untuk dapat mengatasi permasalahan menyangkut hak anak terkhusus pada aspek perlindungan khusus, hak sipil, dan lingkungan keluarga yang terjadi di Kabupaten Tabalong. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model collaborative governance dapat mendorong kebijakan KLA di Kabupaten Tabalong dan juga bagaimana faktor penghambat, pendorong dan upaya dalam merespon faktor tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap collaborative governance menurut teori Emerson, Nabatci, dan Balogh (2011). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil/ Temuan: Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep collaborative governance melalui Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Tabalong yang telah dimulai dari tahun 2017 sudah berjalan cukup baik, permasalahan pada aspek perlindungan khusus diselesaikan dengan pelayanan ramah anak, masalah aspek hak sipil diselesaikan dengan pelayanan administrasi, dan masalah pada aspek lingkungan keluarga diselesaikan dengan pendampingan puspaga. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan collaborative governance oleh tim gugus tugas KLA sudah berjalan cukup baik meskipun masih ada beberapa faktor penghambat seperti masalah data, keterlibatan pihak non pemerintah masih minim, serta fasilitas anak yang masih kurang. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 09 Feb 2026