Detail Katalog
ID: 30563Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH / Monica Victory
Edisi: -
Pengarang:
Monica Victory ; Ika Sartika
Monica Victory ; Ika Sartika
Penerbit:
IPDN,
IPDN,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
2024
Subjek
Tata Kelola Kolaboratif
Deskripsi Fisik:
19 hlm : Ilust ; - -
19 hlm : Ilust ; - -
ISBN:
-
-
Nomor Panggil:
362.759 826 94 MON c
362.759 826 94 MON c
Control Number:
INLIS000000001193791
INLIS000000001193791
BIB ID:
0010-0226000875
0010-0226000875
Catatan
Permasalahan (GAP): Peningkatan jumlah anak terlantar sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial di Kabupaten Sukoharjo menjadi hambatan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang
sejahtera. Pemerintah kemudian berkomitmen untuk melaksanakan penanganan anak terlantar secara
kolaboratif. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan analisis terkait
collaborative governance dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk
upaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo
Provinsi Jawa Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif dengan
pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teori yang digunakan
adalah Teori Collaborative Governance oleh Ansel dan Gash (2008), dimana ada empat dimensi yang
dilihat yaitu Kondisi Awal, Desain Institusional, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi.
Hasil/Temuan: Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi anak terlantar masih belum berjalan secara efektif dikarenakan
masih terdapat beberapa aspek penunjang penanganan yang belum optimal. Selain itu masih ada
beberapa hambatan dalam penanganan anak terlantar yang terletak pada prioritas kegiatan yang
mendukung program RAD-KLA disetiap perangkat daerah, PSM yang belum mendapatkan
kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam program penanganan kesejahteraan sosial, pengangkatan
dan penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Pekerja Sosial oleh Pemerintah Daerah bagi ASN, dan
kemitraan yang berlanjut antara perusahaan yang memiliki dana CSR dengan LKSA yang memberikan
pelatihan dan keterampilan khusus kepada anak disabilitas yang memiliki resiko terlantar. Pada bagian
akhir skripsi Penulis mengemukakan beberapa saran untuk menjadi masukan dari Peneliti terkait
pelaksanaan penanganan anak terlantar. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum
memprioritaskan kegiatan yang mendukung program yang ada pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten
Layak Anak di setiap Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo belum memberikan
kesempatan kepada Organisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk berpartisipasi penuh dalam
Program Penanganan Kesejahteraan Sosial terutama penanganan anak terlantar di Kabupaten
Sukoharjo.
Sosial di Kabupaten Sukoharjo menjadi hambatan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang
sejahtera. Pemerintah kemudian berkomitmen untuk melaksanakan penanganan anak terlantar secara
kolaboratif. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan analisis terkait
collaborative governance dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk
upaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo
Provinsi Jawa Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif dengan
pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teori yang digunakan
adalah Teori Collaborative Governance oleh Ansel dan Gash (2008), dimana ada empat dimensi yang
dilihat yaitu Kondisi Awal, Desain Institusional, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi.
Hasil/Temuan: Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi anak terlantar masih belum berjalan secara efektif dikarenakan
masih terdapat beberapa aspek penunjang penanganan yang belum optimal. Selain itu masih ada
beberapa hambatan dalam penanganan anak terlantar yang terletak pada prioritas kegiatan yang
mendukung program RAD-KLA disetiap perangkat daerah, PSM yang belum mendapatkan
kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam program penanganan kesejahteraan sosial, pengangkatan
dan penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Pekerja Sosial oleh Pemerintah Daerah bagi ASN, dan
kemitraan yang berlanjut antara perusahaan yang memiliki dana CSR dengan LKSA yang memberikan
pelatihan dan keterampilan khusus kepada anak disabilitas yang memiliki resiko terlantar. Pada bagian
akhir skripsi Penulis mengemukakan beberapa saran untuk menjadi masukan dari Peneliti terkait
pelaksanaan penanganan anak terlantar. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum
memprioritaskan kegiatan yang mendukung program yang ada pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten
Layak Anak di setiap Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo belum memberikan
kesempatan kepada Organisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk berpartisipasi penuh dalam
Program Penanganan Kesejahteraan Sosial terutama penanganan anak terlantar di Kabupaten
Sukoharjo.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
00317/IPDN/2026 |
362.759 826 94 MON c |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 15 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001193791 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260210084550 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226000875 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH /$c Monica Victory | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Monica Victory | 5 |
| 250 | # |
# |
$a - | 6 |
| 300 | # |
# |
$a 19 hlm : $b Ilust ; $c -$e - | 7 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18784 | 8 |
| 700 | _ |
# |
$a Ika Sartika | 9 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 | 10 |
| 082 | # |
# |
$a 362.759 826 94 | 11 |
| 084 | # |
# |
$a 362.759 826 94 MON c | 12 |
| 020 | # |
# |
$a - | 13 |
| 650 | # |
4 |
$a Tata Kelola Kolaboratif | 14 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan (GAP): Peningkatan jumlah anak terlantar sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sukoharjo menjadi hambatan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Pemerintah kemudian berkomitmen untuk melaksanakan penanganan anak terlantar secara kolaboratif. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan analisis terkait collaborative governance dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk upaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teori yang digunakan adalah Teori Collaborative Governance oleh Ansel dan Gash (2008), dimana ada empat dimensi yang dilihat yaitu Kondisi Awal, Desain Institusional, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi anak terlantar masih belum berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat beberapa aspek penunjang penanganan yang belum optimal. Selain itu masih ada beberapa hambatan dalam penanganan anak terlantar yang terletak pada prioritas kegiatan yang mendukung program RAD-KLA disetiap perangkat daerah, PSM yang belum mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam program penanganan kesejahteraan sosial, pengangkatan dan penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Pekerja Sosial oleh Pemerintah Daerah bagi ASN, dan kemitraan yang berlanjut antara perusahaan yang memiliki dana CSR dengan LKSA yang memberikan pelatihan dan keterampilan khusus kepada anak disabilitas yang memiliki resiko terlantar. Pada bagian akhir skripsi Penulis mengemukakan beberapa saran untuk menjadi masukan dari Peneliti terkait pelaksanaan penanganan anak terlantar. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum memprioritaskan kegiatan yang mendukung program yang ada pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di setiap Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo belum memberikan kesempatan kepada Organisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk berpartisipasi penuh dalam Program Penanganan Kesejahteraan Sosial terutama penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo. | 15 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 10 Feb 2026