Detail Katalog
ID: 30821Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN E-GOVERNMENT MELALUI WEBSITE SMART CITY DI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN / Fitra Saputra Alamsya
Pengarang:
Fitra Saputra Alamsya ; Helianus Rudianto
Fitra Saputra Alamsya ; Helianus Rudianto
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
2024
Subjek
Teknologi Informasi
Deskripsi Fisik:
10 hlm
10 hlm
Nomor Panggil:
004. 095 984 722 FIT i
004. 095 984 722 FIT i
Control Number:
INLIS000000001194046
INLIS000000001194046
BIB ID:
0010-0226001130
0010-0226001130
Catatan
Permasalahan (GAP): Menghadapi pesatnya teknologi informasi saat ini maka pemerintah
Indonesia terus melalukan berbagai inovasi dalam tata kelola dan sistem pelayanan publik
yang berbasis elektronik (e-government). Untuk merespon tantangan urbanisasi tersebut maka
pemerintah kota Palopo melakukan perwujudan konsep Smart City yang merupakan transisi
untuk mengubah sudut pandang kota dengan model konvensional. Namun dilihat dari hasil
laporan evaluasi progres Smart City kota palopo tahun 2023 pemerintah Kota Palopo masih
ada beberapa kendala/kebutuhan pembangunan Smart City di Kota Palopo antara lain
keterbatasan anggaran, keterbtasan infrastruktur, keterbatasan SDM, dan masih kurangnya
kerjasama dan kordinasi antara tim pelaksana Smart City. Tujuan: Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan e-government melalui website
smart city di kota Palopo, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk
mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan layanan e-government melalui website smart
city di kota Palopo. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatandeskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil/Temuan: Pemerintah kota Palopo dan dinas komunikasi dan informatika kota Palopo
dalam menjalankan layanan e-government melalui website smart city sesuai dengan kebijakan
yang telah dibuat dengan baik. Namun, masih ada hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk
belum optimalnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, infrastruktur yang perlu dikembangkan , dan alokasi anggaran yang masih perlu di upayakan. Kesimpulan: Implementasi layanan e-Government melalui website Smart City Kota Palopo sudah cukup efektif dengan catatan perlu peningkatan koordinasi teknis, infrastruktur pendukung,dan dukungan anggaran terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Indonesia terus melalukan berbagai inovasi dalam tata kelola dan sistem pelayanan publik
yang berbasis elektronik (e-government). Untuk merespon tantangan urbanisasi tersebut maka
pemerintah kota Palopo melakukan perwujudan konsep Smart City yang merupakan transisi
untuk mengubah sudut pandang kota dengan model konvensional. Namun dilihat dari hasil
laporan evaluasi progres Smart City kota palopo tahun 2023 pemerintah Kota Palopo masih
ada beberapa kendala/kebutuhan pembangunan Smart City di Kota Palopo antara lain
keterbatasan anggaran, keterbtasan infrastruktur, keterbatasan SDM, dan masih kurangnya
kerjasama dan kordinasi antara tim pelaksana Smart City. Tujuan: Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan e-government melalui website
smart city di kota Palopo, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk
mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan layanan e-government melalui website smart
city di kota Palopo. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatandeskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil/Temuan: Pemerintah kota Palopo dan dinas komunikasi dan informatika kota Palopo
dalam menjalankan layanan e-government melalui website smart city sesuai dengan kebijakan
yang telah dibuat dengan baik. Namun, masih ada hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk
belum optimalnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, infrastruktur yang perlu dikembangkan , dan alokasi anggaran yang masih perlu di upayakan. Kesimpulan: Implementasi layanan e-Government melalui website Smart City Kota Palopo sudah cukup efektif dengan catatan perlu peningkatan koordinasi teknis, infrastruktur pendukung,dan dukungan anggaran terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
05089/IPDN/2024 |
004. 095 984 722 FIT i |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001194046 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260211101619 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226001130 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN E-GOVERNMENT MELALUI WEBSITE SMART CITY DI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN /$c Fitra Saputra Alamsya | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Fitra Saputra Alamsya | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 10 hlm | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19503 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Helianus Rudianto | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 004. 095 984 722 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 004. 095 984 722 FIT i | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Teknologi Informasi | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan (GAP): Menghadapi pesatnya teknologi informasi saat ini maka pemerintah Indonesia terus melalukan berbagai inovasi dalam tata kelola dan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik (e-government). Untuk merespon tantangan urbanisasi tersebut maka pemerintah kota Palopo melakukan perwujudan konsep Smart City yang merupakan transisi untuk mengubah sudut pandang kota dengan model konvensional. Namun dilihat dari hasil laporan evaluasi progres Smart City kota palopo tahun 2023 pemerintah Kota Palopo masih ada beberapa kendala/kebutuhan pembangunan Smart City di Kota Palopo antara lain keterbatasan anggaran, keterbtasan infrastruktur, keterbatasan SDM, dan masih kurangnya kerjasama dan kordinasi antara tim pelaksana Smart City. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan e-government melalui website smart city di kota Palopo, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan layanan e-government melalui website smart city di kota Palopo. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatandeskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Pemerintah kota Palopo dan dinas komunikasi dan informatika kota Palopo dalam menjalankan layanan e-government melalui website smart city sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dengan baik. Namun, masih ada hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk belum optimalnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, infrastruktur yang perlu dikembangkan , dan alokasi anggaran yang masih perlu di upayakan. Kesimpulan: Implementasi layanan e-Government melalui website Smart City Kota Palopo sudah cukup efektif dengan catatan perlu peningkatan koordinasi teknis, infrastruktur pendukung,dan dukungan anggaran terhadap implementasi kebijakan tersebut. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 11 Feb 2026