Detail Katalog

ID: 30874
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

KESETARAAN GENDER DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT / Amin Amryadi Badar Alam

Edisi: -

Pengarang:
Amin Amryadi Badar Alam ; Ani Martini
Penerbit:
IPDN,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
Subjek
Kesetaraan Gender
Deskripsi Fisik:
12 hlm : Ilus ; - -
ISBN:
-
Nomor Panggil:
305.359 813 7 AMI k
Control Number:
INLIS000000001194099
BIB ID:
0010-0226001183
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keterwakilan perempuan di DPRD mulai jadi
perhatian bagi pemerintah Indonesia. Kesetaraan gender dalam politik melahirkan kebijakan
affirmativ action bagi perempuan. Namun, kebijakan affirmative action belum berjalan dengan
seperti yang diharapkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran kesetaraan
gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang dan faktor penghambat kesetaraan gender
dalam keanggotaan DPRD Kota Padang. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode peneliitian
yang menekankan pada pemahaman dalam masalah-masalah dikehidupan sosial berdasarkan
kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci. Sedangkan Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dan teori yang digunakan
dalam penelitian ini ialah Teori Kesetaraan Gender. Teori ini terdiri dari empat dimensil yaitu
akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa
belum setaranya gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang karena belum terealisasinya
kebijakan affirmative action dengan optimal, serta adanya faktor penghambat kesetaraan
gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang ialah stigma masyarakat terhadap perempuan
yang berpolitik, perempuan harus memiliki performa lebih besar dalam masyarakat, serta kendala perekrutan kandidat perempuan oleh partai politik. Maka penulis meyarankan
sebaiknya partai politik melakukan persiapan kandidat perempuan secara internal sebelum
mengikuti pemilu, dan pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan tentang affirmativ
action. Kesimpulan: Kesetaraan gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
belum bisa dikatakan setara karena masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam
keanggotaan DPRD kota Padang dan walaupun sudah diterapkannya kebijakan Afirmativ
Action tetapi masih belum optimal, karena masih adanya anggapan negatif tentang perempuan
yang berpolitik dan masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat Minangkabau serta
kurangnya kemauan elit-elit politik.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
06074/IPDN/2023 305.359 813 7 AMI k Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001194099 1
005 _ _ 20260211110711 2
035 # # $a 0010-0226001183 3
245 1 # $a KESETARAAN GENDER DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT /$c Amin Amryadi Badar Alam 4
100 _ # $a Amin Amryadi Badar Alam 5
250 # # $a - 6
300 # # $a 12 hlm : $b Ilus ; $c -$e - 7
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15678 8
700 _ # $a Ani Martini 9
260 # # $a Sumedang :$b IPDN,$c 2023 10
082 # # $a 305.359 813 7 11
084 # # $a 305.359 813 7 AMI k 12
020 # # $a - 13
650 # 4 $a Kesetaraan Gender 14
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keterwakilan perempuan di DPRD mulai jadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Kesetaraan gender dalam politik melahirkan kebijakan affirmativ action bagi perempuan. Namun, kebijakan affirmative action belum berjalan dengan seperti yang diharapkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran kesetaraan gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang dan faktor penghambat kesetaraan gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode peneliitian yang menekankan pada pemahaman dalam masalah-masalah dikehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci. Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Kesetaraan Gender. Teori ini terdiri dari empat dimensil yaitu akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum setaranya gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang karena belum terealisasinya kebijakan affirmative action dengan optimal, serta adanya faktor penghambat kesetaraan gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang ialah stigma masyarakat terhadap perempuan yang berpolitik, perempuan harus memiliki performa lebih besar dalam masyarakat, serta kendala perekrutan kandidat perempuan oleh partai politik. Maka penulis meyarankan sebaiknya partai politik melakukan persiapan kandidat perempuan secara internal sebelum mengikuti pemilu, dan pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan tentang affirmativ action. Kesimpulan: Kesetaraan gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang belum bisa dikatakan setara karena masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD kota Padang dan walaupun sudah diterapkannya kebijakan Afirmativ Action tetapi masih belum optimal, karena masih adanya anggapan negatif tentang perempuan yang berpolitik dan masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat Minangkabau serta kurangnya kemauan elit-elit politik. 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 11 Feb 2026
Export