Keuangan Daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang sistem
pemerintah Indonesia yang bergeser menjadi desentralisasi fiskal terkait dengan wewenang yang telah
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pihak pemerintah Daerah yaitu otonomi daerah. Kewenangan
penyelenggaraan, pengendalian, pengaturan, dan perencanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat
agar bisa mengatur urusannya sendiri berdasarkan kemampuan dan karakteristik daerahnya masingmasing serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat. Tujuan:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada
dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, untuk mengetahui factor pendukung dan
penghambat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada dalam mendukung pelaksanaan
otonomi daerah. untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Ngada untuk meningkatkan
kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Metode: Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Kabupaten Ngada selama 5
tahun anggaran yakni tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan
daerah Kabupaten Ngada terhadap pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat maupun
provinsi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintahdaerah dalam rangka meningkatkan kemampuan
keuangan daerah, yakni dengan cara antara lain: Menggali potensi-potensi daerah yang dapat
dimanfaatkan sebagai sumber PAD baru untuk dijadikan objek maupun subjek dari pajak dan retribusi
daerah. Kemudian pengembangan hal baru dalam meningkatkan PAD melalui penerapan teknologi
informasi berbasis online sebagai sarana pendukung bagi pendataan, penetapan dan pemungutan
PAD yang ada. Kesimpulan: Kemampuan keuangan daerah yang ada diukur berdasarkan hasil
analisis rasio yang menunjukkan Kabupaten Ngada tergolong masih rendah dalam mendukung
pelaksanaan otonomi daerah. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang belum optimal atau
masih sangat rendah, hal ini dapat kita ilihat dari target dan realisasi PAD yang masih rendah.
Kemudian potensi daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik, hal ini ditandai dengan banyaknya
aktivitas perekonoman daerah yang belum optimal dikenakan pajak dan retribusi. Serta tingginya
tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Ngada terhadap dana transfer yang ada, hal ini ditandai
dengan tingkat kemampuan PAD yang rendah jika dibandingkan dengan dana transfer umum yang
masih sangat tinggi.