Detail Katalog
ID: 31255Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI RIAU / AISYAH THAHIRAH SAYYIDAH
Pengarang:
AISYAH THAHIRAH SAYYIDAH
AISYAH THAHIRAH SAYYIDAH
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
2023
Subjek
Penanggulangan Kebakaran
Deskripsi Fisik:
7
7
Nomor Panggil:
363.370 959 814 1 AIS k
363.370 959 814 1 AIS k
Control Number:
INLIS000000001194479
INLIS000000001194479
BIB ID:
0010-0226001563
0010-0226001563
Catatan
Latar belakang : Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau merupakan hal yang setiap
tahunnya masih terjadi di wilayah Provinsi Riau, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan
yang terjadi di perlukan koordinasi yang baik dan lancar oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Tujuan
penelitian untuk mengetahui bagaimana jalannya koordinasi penanggulangan bencana karhutla
di wilayah Provinsi Riau oleh BPBD Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah kabupaten atau
kota di Proviinsi Riau dalam upaya memaksimalkan penanganan karhutla yang terjadi. Penelitian
ini menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014:88) sebagai pisau
analisis yang memiliki 4 Dimensi yang terdiri dari Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian
Kerja dan Disiplin. Metode : metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Selain itu untuk
menganalisis data dengan menggunakan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data,
dan menarik kesimpulan. Hasil dan temuan : Hasil penelitian ini menunjukkan koordinasi
dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau oleh BPBD
Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Riau sudah berjalan
cukup baik dan sesuai dengan teori koordinasi oleh Hasibuan, namun koordinasi ini masih belum
optimal dilakukan . Kesimpulan : masih ada beberapa kendala terkait pengoptimalan dalam
penanganan karhutla terutama pada koordinasi terkait realisasi pagu anggaran serta sarana
prasarana yang ada di BPBD Provinsi Riau. Upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi dengan
Pemerintah Daerah untuk mengatasi beberapa kendala yang ada ialah berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah kabupaten atau kota terkait realisasi anggaran pada tahun selanjutnya dan
merencanakan pengoperasionalan sarana prasarana serta melakukan kegiatan yang dapat
mendorong koordinasi itu sendiri seperti rapat koordinasi secara rutin, pengambilan keputusan
secara transparan, kegiatan monitoring serta evaluasi secara Bersama dan diterapkannya prinsip
desentralisasi.
tahunnya masih terjadi di wilayah Provinsi Riau, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan
yang terjadi di perlukan koordinasi yang baik dan lancar oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Tujuan
penelitian untuk mengetahui bagaimana jalannya koordinasi penanggulangan bencana karhutla
di wilayah Provinsi Riau oleh BPBD Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah kabupaten atau
kota di Proviinsi Riau dalam upaya memaksimalkan penanganan karhutla yang terjadi. Penelitian
ini menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014:88) sebagai pisau
analisis yang memiliki 4 Dimensi yang terdiri dari Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian
Kerja dan Disiplin. Metode : metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Selain itu untuk
menganalisis data dengan menggunakan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data,
dan menarik kesimpulan. Hasil dan temuan : Hasil penelitian ini menunjukkan koordinasi
dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau oleh BPBD
Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Riau sudah berjalan
cukup baik dan sesuai dengan teori koordinasi oleh Hasibuan, namun koordinasi ini masih belum
optimal dilakukan . Kesimpulan : masih ada beberapa kendala terkait pengoptimalan dalam
penanganan karhutla terutama pada koordinasi terkait realisasi pagu anggaran serta sarana
prasarana yang ada di BPBD Provinsi Riau. Upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi dengan
Pemerintah Daerah untuk mengatasi beberapa kendala yang ada ialah berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah kabupaten atau kota terkait realisasi anggaran pada tahun selanjutnya dan
merencanakan pengoperasionalan sarana prasarana serta melakukan kegiatan yang dapat
mendorong koordinasi itu sendiri seperti rapat koordinasi secara rutin, pengambilan keputusan
secara transparan, kegiatan monitoring serta evaluasi secara Bersama dan diterapkannya prinsip
desentralisasi.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
06323/IPDN/2023 |
363.370 959 814 1 AIS k |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 12 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001194479 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260222115021 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226001563 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI RIAU /$c AISYAH THAHIRAH SAYYIDAH | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a AISYAH THAHIRAH SAYYIDAH | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 7 | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12506 | 7 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 | 8 |
| 082 | # |
# |
$a 363.370 959 814 1 | 9 |
| 084 | # |
# |
$a 363.370 959 814 1 AIS k | 10 |
| 650 | # |
4 |
$a Penanggulangan Kebakaran | 11 |
| 520 | # |
# |
$a Latar belakang : Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau merupakan hal yang setiap tahunnya masih terjadi di wilayah Provinsi Riau, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di perlukan koordinasi yang baik dan lancar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana jalannya koordinasi penanggulangan bencana karhutla di wilayah Provinsi Riau oleh BPBD Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota di Proviinsi Riau dalam upaya memaksimalkan penanganan karhutla yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014:88) sebagai pisau analisis yang memiliki 4 Dimensi yang terdiri dari Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin. Metode : metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Selain itu untuk menganalisis data dengan menggunakan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil dan temuan : Hasil penelitian ini menunjukkan koordinasi dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau oleh BPBD Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Riau sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan teori koordinasi oleh Hasibuan, namun koordinasi ini masih belum optimal dilakukan . Kesimpulan : masih ada beberapa kendala terkait pengoptimalan dalam penanganan karhutla terutama pada koordinasi terkait realisasi pagu anggaran serta sarana prasarana yang ada di BPBD Provinsi Riau. Upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi beberapa kendala yang ada ialah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota terkait realisasi anggaran pada tahun selanjutnya dan merencanakan pengoperasionalan sarana prasarana serta melakukan kegiatan yang dapat mendorong koordinasi itu sendiri seperti rapat koordinasi secara rutin, pengambilan keputusan secara transparan, kegiatan monitoring serta evaluasi secara Bersama dan diterapkannya prinsip desentralisasi. | 12 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 22 Feb 2026