Detail Katalog

ID: 31292

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU / Rafida Noorsyahbany Latuconsina

Pengarang:
Rafida Noorsyahbany Latuconsina ; Anselmus Tan

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Penegakan Hukum

Deskripsi Fisik:
12

Nomor Panggil:
363.230 959 852 23 RAF p

Control Number:
INLIS000000001194516

BIB ID:
0010-0226001600

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan mulai dari ketidaksesuaian
izin yang terjadi, bangunan yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), serta pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan yang
belum optimal. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam Penegakan
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode:
Penelitian ini berdasarkan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang
selanjutnya dibahas dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas dan Biddle
(2015: 216-217) yakni harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi. Data
yang diperoleh bersumber dari data primer dan sekunder hasil observasi,
wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui reduksi, penyajian sampai
pada tahap penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun
2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan optimal. Hal ini
dilihat dari realisasi penegakan peraturan daerah yang belum mencapai target,
kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang masih kurang terkait perizinan, sarana
dan prasarana pendukung yang masih kurang, sumber daya aparatur yang belum
memadai, sosialisasi serta koordinasi yang masih kurang, serta budaya yang masih
sangat melekat di kalangan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam
mengatasi hal ini yaitu dengan melakukan penataan sumber daya aparatur, penataan
sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya,
melakukan sosialisasi terkait IMB. Kesimpulan: penegakan Peraturan daerah
tentang IMB di Kabupaten Maluku Tengah masih belum maksimal karena
disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang ada.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06360/IPDN/2023`	`363.230 959 852 23 RAF p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194516	1
005	`_`	`_`	20260223041922	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226001600	3
245	`1`	`#`	$a PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU /$c Rafida Noorsyahbany Latuconsina	4
100	`_`	`#`	$a Rafida Noorsyahbany Latuconsina	5
300	`#`	`#`	$a 12	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12762	7
700	`_`	`#`	$a Anselmus Tan	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 363.230 959 852 23	10
084	`#`	`#`	$a 363.230 959 852 23 RAF p	11
650	`#`	`4`	$a Penegakan Hukum	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan mulai dari ketidaksesuaian izin yang terjadi, bangunan yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan yang belum optimal. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode: Penelitian ini berdasarkan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang selanjutnya dibahas dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas dan Biddle (2015: 216-217) yakni harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi. Data yang diperoleh bersumber dari data primer dan sekunder hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui reduksi, penyajian sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari realisasi penegakan peraturan daerah yang belum mencapai target, kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang masih kurang terkait perizinan, sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang, sumber daya aparatur yang belum memadai, sosialisasi serta koordinasi yang masih kurang, serta budaya yang masih sangat melekat di kalangan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini yaitu dengan melakukan penataan sumber daya aparatur, penataan sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, melakukan sosialisasi terkait IMB. Kesimpulan: penegakan Peraturan daerah tentang IMB di Kabupaten Maluku Tengah masih belum maksimal karena disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang ada.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 22 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Rafida Noorsyahbany Latuconsina ; Anselmus Tan Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Penegakan Hukum... Tahun 2023