Detail Katalog

ID: 32256

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA / Rizqi Sukma Sari Putri

Pengarang:
Rizqi Sukma Sari Putri ; Marja Sinurat

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Akuntansi Pemerintahan

Deskripsi Fisik:
12 : ilus

Nomor Panggil:
657.661 598 12 RIZ p

Control Number:
INLIS000000001195475

BIB ID:
0010-0426000620

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerapan Sstandar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2021 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Tujuan: Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan, hambatan yang terjadi dan upaya dalam mengatasi hambatan 2 dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis dengan model miles and huberman. Hasil/Temuan: Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Masih terdapat hambatan yang terjadi berupa penerapan standar operasional prosedur serta kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan. Upaya yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi dan penerapan standar operasional prosedur. Kesimpulan: Penerapan SAP di Kabupaten Labuhanbatu masih terdapat hambatan berupa sumber daya aparatur dan standar operasional prosedur. BPKAD berupaya mengatasi hambatan yang terjadi dengan meningkatkan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur serta penerapan standar operasional prosedur SAP.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00450/IPDN/2026`	`657.661 598 12 RIZ p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001195475	1
005	`_`	`_`	20260417124248	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0426000620	3
245	`1`	`#`	$a PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA /$c Rizqi Sukma Sari Putri	4
100	`_`	`#`	$a Rizqi Sukma Sari Putri	5
300	`#`	`#`	$a 12 : $b ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13871	7
700	`_`	`#`	$a Marja Sinurat	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 657.661 598 12	10
084	`#`	`#`	$a 657.661 598 12 RIZ p	11
650	`#`	`4`	$a Akuntansi Pemerintahan	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerapan Sstandar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2021 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Tujuan: Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan, hambatan yang terjadi dan upaya dalam mengatasi hambatan 2 dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis dengan model miles and huberman. Hasil/Temuan: Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Masih terdapat hambatan yang terjadi berupa penerapan standar operasional prosedur serta kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan. Upaya yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi dan penerapan standar operasional prosedur. Kesimpulan: Penerapan SAP di Kabupaten Labuhanbatu masih terdapat hambatan berupa sumber daya aparatur dan standar operasional prosedur. BPKAD berupaya mengatasi hambatan yang terjadi dengan meningkatkan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur serta penerapan standar operasional prosedur SAP.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 16 Apr 2026

Pencarian Terkait

Karya Rizqi Sukma Sari Putri ; Marja Sinurat Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Akuntansi Pemerintah... Tahun 2023